KPH Belantu Mendanau Belitung, Sebut Pembabatan Manggrove sudah ada Penggantian Tegakan

Lokal

PANGKALPINANG-Dugaan pembabatan kawasan manggrove di daerah Juru Seberang Kabupaten Belitung dijawab oleh Kepala KPH Belantu, Hendani S. Hut. Kepada wartawan yang mengkonfirmasi, Hendani mengatakan bahwa pihaknya mengetahui kawasan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) tersebut merupakan kawasan Hutan Tanam Masyarakatan (HKM). Hendani pun mengatakan bahwa terkait habitat manggrove yang dibabat untuk pembangunan SPBE tersebut sudah ada penggantian ke pihak provinsi.

Demikian disampaikan oleh Hendani kepada wartawan Selasa (15/12/20) pagi melalui sambungan telepon. Hendani mengaku bahwa penetapan status lahan mereka dapatkan sejak 2018 dari dinas, bahkan sudah ada pembayaran tegakan atas manggrove yang dibabat. Namun Hendani tidak menyebutkan besaran pembayaran tegakan.

BACA JUGA :  Koramil 413-09/Pangkalan baru bersama Polsek Namang Pantau Giat Vaksin Anak Usia 6 Sampai 12 Tahun

“Jadi area SPBE itu statusnya di luar kawasan hutan. Pernah juga kawan-kawan mengecek lokasi, ada beberapa orang yang punya lahan di situ, ada atas nama Sayuti, Supriadi. Jadi kawasan yang dibangun itu HKM. Terus mangrove nya sudah ada pembayaran tegakan untuk mangrove,” jelas Hendani.

Sebelumnya diberitakan, Sebuah bangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT. Bukit Intan Sejahtera, di daerah Juru Seberang Kabupaten Belitung diduga menggasak kawasan dilindungi. Diperkirakan ribuan batang mangrove telah dibabat oleh pihak PT. Bukit Intan Sejahtera, dan ditimbun dengan tanah puru. Luas yang dibabat pun terbilang luas, yakni sekitar 5 Ha.

Sementara itu, Ketua Hutan Kemasyarakatan (HKM) Seberang Bersatu Marwandi, mempunyai versi lain terkait kawasan hutan tersebut. Marwadi membenarkan jika lokasi lahan yang akan dibangun SPBE tersebut merupakan hutan mangrove yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai.

BACA JUGA :  Buka Acara Adventure Offroad ManJa Bareng bersama IOF, Erzaldi: Jadilah Organisasi Yang Berdampak Untuk Masyarakat

“Lokasinya bersebelahan dengan HKM Seberang Bersatu. Itu masuk kawasan mangrove,” ujar dia.

Marwandi menuturkan sepengetahuan pihaknya belum ada pelepasan kawasan hutan mangrove tersebut untuk pembangunan SPBE.

“(Diduga) ada jual beli hutan mangrove. Soal itu (Pelepasan Kawasan) belum bang,” ujar dia.

Menurut Marwandi, pemanfaatan lahan untuk SPBE tersebut sudah pernah dilaporkan. Bahkan, kata dia, tim dari lingkungan hidup sudah pernah datang mengecek lokasi tersebut.(

Dirjen Gakkum KLH, Raso Ridho Sani mengatakan akan menurunkan tim pada Januari mendatang untuk mengecek kondisi di lapangan. dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani akan menurunkan tim, untuk melakukan pemeriksaan.

Kepala Dinas kehutanan provinsi Babel, Marwan hingga berita ini diturunkan belum menjawab telepon. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.