Kasus Sijuk, Sandi Anggota Satpol PP Babel Ditahan Jaksa, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi

Hukum Lokal
Muhammad Rullyandi (Pakar Hukum Tata Negara)

Belitung, FKB — Penyerahan 9 tersangka beserta barang bukti dari penyidik Polres Belitung ke pihak Kejari Belitung, Selasa (8/12/2020) kemarin dimana atas pertimbangan tim jaksa P16A yang disetujui Kajari Belitung, ke 9 (sembilan) tersangka tersebut akhirnya ditahan selama 20 hari ke depan.

Dari 9 tersangka, satu diantaranya adalah Sandi seorang petugas satpol PP Provinasi Kep. Babel.

Terkait penahanan Sandi oleh Kejari Belitung,  pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi mengungkapkan kepada Forumkeadilanbabel.com jika  kedatangannya ke Belitung adalah untuk mendampingi Sandy dalam kapasitas sebagai pakar hukum tata negara.

Dia mengatakan dirinya datang untuk memberikan dukungan support penuh kepada kerabatnya Sandi di dalam menghadapi kasus hukum penertiban tambang ilegal yang telah memasuki agenda tahap 2 di kejaksaan negeri Belitung pada Selasa, 8 desember 2020.

“Pengamatan saya dalam proses tahap 2 di kejaksaan negeri Belitung telah berjalan lancar dan Sandy cukup koperatif mengikuti seluruh rangkaian prosedur di hadapan jaksa kejaksaan negeri Belitung meskipun pada tahapan akhir setelah melalui permohonan Sandy kepada kejaksaan dengan melampirkan surat jaminan dari sekda pemerintah provinsi Bangka Belitung yang pada intinya memohon untuk tidak dilakukan tindakan penahanan ditingkat penuntutan kepada Sandy, mengingat pertimbangan  selama ini pada proses penyidikan, penyidik kepolisian polres belitung tidak melakukan tindakan penahanan kepada Sandy,” ungkap Muhammad Rullyandi dalam press realese nya kepada redaksi Forumkeadilanbabel.com, Rabu (9/12/20).

BACA JUGA :  Pemkot Pangkalpinang Mencari Bakat Terbaik, Yuk Daftar Lomba Penari Tunggal

Namun sayangnya kata pakar hukum tata negara ini, permohonan Sandy untuk tidak dilakukan  penahanan di tingkat penuntutan tidak dapat dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Belitung dengan pertimbangan sisi keadilan agar tidak terjadi disparitas tindakan penahanan terhadap sejumlah warga masyarakat yang bersamaan menghadapi proses tahap 2 dikejaksaan pada kasus hukum serupa dengan sandy ditingkat penuntutan,” ujarnya.

Atas tindakan penahanan Sandy yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Belitung, dia menilai seharusnya keputusan tindakan penahanan oleh jaksa idealnya merupakan kewenangan yang didasari adanya suatu kebijakan pertimbangan subjektifitas dan objektifitas terhadap seorang tersangka dengan mempertimbangan proses yang telah dilalui selama di  penyidikan dengan cukup koperatif, tidak melarikan diri dan tidak menghalang – halangi proses hukum maupun menghilangkan barang bukti.

“Seluruh pertimbangan objektifitas selama di penyidikan terhadap sandy selaku tersangka seharusnya telah memenuhi pertimbangan yang objektif untuk dilanjutkan tidak dilakukannya tindakan penahanan oleh jaksa,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakannya, persoalan kasus hukum yang menimpa Sandy dalam kapasitas menjalankan tugas satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait penertiban tambang ilegal dikawasan hutan lindung mangrove di kab. Belitung merupakan bagian dari tugas dan wewenang satpol PP  sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junto Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja beserta turunan  dari Peraturan – peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung.

BACA JUGA :  Produk Olahan UMKM Babel Getas Tani, Ekspor 1 Ton Ke Negara Singapura

“Tindakan Sandy selaku satpol PP berdasarkan pada surat penugasan sebagai aparatur pemerintahan daerah provinsi bangka belitung merupakan tindakan hukum atas nama  institusi pemerintah daerah yang diberikan suatu kewenangan konstitusional untuk melakukan langkah – langkah upaya penertiban terhadap sejumlah tambang ilegal yang patut diapresiasi setinggi – tingginya oleh pimpinan pemerintah daerah provinsi bangka belitung sebagai langkah tegas dari aparatur satpol PP yang sedang menjalankan perintah penugasan resmi sesuai tugas dan wewenang yang diberikan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan penertiban sandy dalam rangka penertiban tambang ilegal dalam upaya penegakan peraturan daerah sepenuhnya merupakan tindakan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga demikian tidak cukup beralasan bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi aspek hukum tindak pidana sebagaimana proses hukum kepada sandy yang akan memasuki tahapan pembuktian di persidangan nanti,” terang Muhammad Rullyandi.

Seperti diberitakan beberapa media lokal, Jaksa Kejari Belitung telah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik Polres Belitung pada Selasa (8/12/2020).

BACA JUGA :  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Buka Fun Game Asakkawa Basketball Academy

Atas pertimbangan tim jaksa P16A yang disetujui Kajari Belitung, sembilan tersangka dengan rincian delapan warga Sijuk dan satu anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Babel ditahan selama 20 hari ke depan.

“Kami akan melakukan sikap yang adil, tidak membedakan demi kelancaran persidangan. Sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan tidak menjadi pembicaraan karena sudah mendapatkan kepastian hukum,” ujar Kajari Belitung Ali Nurudin seperti dikutip media lokal.

Ia mengatakan dikarenakan pandemi Covid-19 dan aturan yang berlaku, maka sembilan tersangka akan dititipkan di Mapolres Belitung sebelum dilimpahkan ke PN Tanjungpandan.

Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal saat Satpol PP Provinsi melakukan penertiban tambang timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Geosite Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupatan Belitung, Sabtu, 2 November 2019 lalu.

Dari penertiban tersebut, Satpol PP sempat melakukan pembakaran terhadap ponton milik penambang yang mengakibatkan ratusan warga yang sebagian besarnya penambang melakukan penyerangan. Akibatnya puluhan anggota Satpol PP bahkan Wakil Gubernur Abdul Fatah turut jadi korban intimidasi dan penganiayaan. Buntut perseteruan itu penyidik menerima tiga laporan polisi, yakni dua laporan Satpol PP terkait penganiayaan dan pengrusakan serta satu laporan penambang yang tidak terima peralatan tambang milik mereka dibakar. (rom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.