Pedasnya Komentar Netizen Soal Berita Honorer Rasa Bupati

Lokal

Bangka, FKB – Sempat mencuat di pemberitaan, terkait salah seorang oknum pegawai honorer di Pemkab Bangka yang atitude nya dirasa seperti Bupati, mendapat beragam komentar pedas dari Netizen. Beberapa warganet bahkan terkesan mengenal sosok Drk, honorer Pemkab Bangka yang dimaksud dalam berita tersebut. Selain semburan pedas, netizen khususnya Facebooker merasa penasaran dengan honorer yang dimaksud.

“Honorer Zaman Now” tulis akun bernama Subandi, “La gile, baru jadi honorer lah kayak gitu, Ape agik jadi ASN Kacau… Tendang aja tuh honorer jadi OB, atau pindahkan ke Warkop” semprot facebooker Marcel. Sementara itu, facebooker bernama akun Surniadi menulis “Coba pikir pak itu pemandangan yang terjadi hampir setiap kabupaten di Babel. ASN di Kabupaten itu siapa yang berani memeriksa pegawai kontrak tersebut umpama yang bersangkutan saudara, tim sukses nomor 1 di kabupaten itu, Kalau sudah bosan dengan jabatannya belum sampai lima tahun gak apa apa,” tulis Marcel.

BACA JUGA :  Kontrol Bantuan Bibit dan Pupuk Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Sambangi Gapoktan Desa Terentang

Sementara pada postingan di laman lainnya seorang facebooker bernama Al-Fahd berkomentar, “Hebat Dong… (tanda cupu) siapa yah orangnya bikin penasaran kami yang ASN berpangkat rendah ini.” Romi, nama akun warganet lainnya menulis singkat, “luar biase lah sombong e, mentang-mentang dekat kek bupati, Sok hebat ge pon.” begitulah beberapa cuitan facebooker mengomentari berita soal Drk oknum honorer di Pemkab Bangka yang dikabarkan sering mengatur ASN bahkan hingga level kepala dinas.

Kisah oknum honorer ini sendiri berawal dari curhat banyak ASN di Pemkab Bangka, terkait sepak terjang si oknum. Mereka mencoba bicara namun khawatir malah terkena dampak. Isu ini sendiri sudah sempat dikonfirmasi wartawan kepada Bupati Bangka, dan Bupati mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal ini.

BACA JUGA :  Ini Pesan Dirjen Dikti Ristek Kepada Peserta Magang ke Jepang

Pengamat kebijakan publik pun turut mengomentari permasalahan ini dan mengingatkan agar ada tindakan yang tegas jika memang sudah dirasa meresahkan.

“Secara kelembagaan pemerintahan ataupun secara administratif, jika oknum honorer yang melakukan indisipliner dengan melawan ketentuan undang-undang tentunya harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sampai ke sanksi yang paling berat yaitu pemecatan, jika dugaan tersebut terbukti. Sebab dapat mengganggu nama baik maupun image Pemerintahan itu sendiri,” ujar Jumli Jamaluddin yang juga mantan Komisioner Ombudsman ini.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.