Forumkeadilanbabel.com, MUNTOK, — Ketua Panitia Pengelolaan Dana Kompensasi Kapal Isap Produks (KIP) wilayah operasional Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Zalapi bijak menanggapi istilah pro-kontra masyarakat.
Menurutnya, baik masyarakat yang setuju KIP beroperasi di perairan Laut Belo ataupun yang menolak bukan diistilahkan pro-kontra tapi kurang sepaham.
“Bukan pro-kontra, tapi ada yang kurang sepaham, kurang setuju, kalau kami sangat mendukung aktifitas karena jelas konstribusinya,” kata Zalapi mengutip pernyataannya di sebuah media online usai rapat dengar pendapat yang kemarin berlangsung di Gedung DPRD Bangka Barat, Rabu, (2/12/2020).
Dikonfirmasi, Zalapi mengatakan, masyarakat Belo Laut mayoritas masih ada hubungan kekeluargaan satu sama lain. Karena itu ia tidak mau tali keluarga ini putus hanya karena ada yang kurang sepaham.
“Kita di Belo Laut kebanyakan masih ada hubungan keluarga. Kalau istilah pro-kontra itu seolah-olah kita ini mau perang. Kalau dengan daerah luar nggak masalah istilah pro-kontra, kalau di Belo masih keluarga semua,” ujar pria yang biasa disapa Lapi ini.
Hanya saja menurut Lapi setelah DPRD Babar mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak, pihak masyarakat yang setuju juga harusnya diberi kesempatan menyampaikan alasannya.
“Kami mewakili masyarakat yang setuju dari Desa Belo Laut ya kami sangat setuju sekali karena ada konstribusi untuk masyarakat,” kata Zalapi.
Dikatakannya, untuk keperluan tujuh dusun di Desa Belo Laut sudah dimasukan nominal uang yang akan diberikan.
Menanggapi soal masih ada warga Belo Laut yang menolak KIP beroperasi di perairan Belo Laut hal itu ditanggapinya karena kurang sepaham karena tidak hadir pada saat musyawarah rencana akan beroperasi.
“Bukti KK (Kartu Keluarga) kami ada. Kita nggak tahu asumsi mereka, yang penting sudah jelas mereka yang kurang setuju tadi sudah kita undang di camat tapi mereka tidak datang. Sosialisasi sudah, ya harapan kita satu untuk bersama. Kita terbuka disini,” tandasnya seperti dikutip. (Rudy)
