Pangkalpinang, FKB – Menyikapi terjadinya tindakan anarkis pada aksi demo di kantor Gubernur Bangka Belitung, Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kantibmas) Resor Pangkalpinang, Jumli Jamaluddin menyangkankan dan mengecam sampai terjadi tindakan anarkis tersebut. Harusnya tindakan anarkis tersebut tidak terjadi, Kamis, (5/11)
Menurut Jumli, dirinya sangat menyayangkan penyampaian aspirasi atau pendapat maupun tuntutan melalui aksi demo di kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung sampai terjadi anarkis.
“Apalagi terjadinta anarkis ini di tengah kondisi Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi Bangka Belitung bahkan baik di Kabupaten maupun di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam situasi yang masyarakatnya tergolong masih tenang dan tergolong masih aman dan sangat kondusif. Terlebih Masyarakat sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi cobid-19 saat ini,” tukasnya.
Selanjutnya ia menegaskan semestinya aksi demo penyampaian aspirasi maupun tuntutan tersebut harus diikuti dengan tanggungjawab menjaga situasi yang aman dan kondusif.
“Aksi demo boleh-boleh saja dan memang sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun tuntutan untuk suatu kemajuan bagi pemerintahan dan daerah maupun kemajuan masyarakat,”sebutnya.
Jumli meminta setiap aksi harus dijaga koridor agar tidak melakukan anarkis. Mesti dan harus dilakukan secara tertib, tidak anarkis, dan memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) secara aman dan kondusif.
“Kantibmas yang aman dan kondusif di Kota Pangkalpinang harus dijaga. Terlebih pemerintah kota Pangkalpinang saat ini tengah giat-giatnya untuk memajukan Kota Pangkalpinang dari semua sektor termasuk untuk tetap menjaga citra Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi yang aman dan kondusif tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahkan sinergi pihak pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten bersama aparat keamanan. Pihak aparat keamanan baik itu Kepolisian dan TNI maupun masyarakat serta berbagai lapisan masyarakat atau lembaga masyarakat, ormas, kepemudaan serta pihak terkait lainnya terus berupaya untuk menjaga situasi Kantibmas yang kondusif tersebut.
“Diharapkan semua pihak yang tersebut dapat menjaga Kantibmas terutama di Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Bangka Belitung,” tandasnya.
Maka tindakan anarkis tersebut harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Diharapkan aksi demo penyampaian aspirasi, pendapat, kritikan maupun tuntutan tersebut kedepannya mesti diantisipasi dan dicegah agar tidak melakukan anarkis.
“Jika ini terjadi bisa menyebabkan dapat merugikan daerah sendiri dan masyarakat maupun Kantibmas di ibukota Babel,” pungkasnya.(yuko)
