SUNGAILIAT, FKB -Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, SH menegaskan bahwa tugas KNPI adalah mengawal kepentingan-kepentingan rakyat, dan tegas menolak operasional KIP. Demikian disampaikan Haris Pertama di hadapan sejumlah wartawan di usai melihat secara langsung operasi KIP dari pesisir Matras Rabu (28/10/20) pagi. Haris Pertama menegaskan bahwa KNPI tidak pada posisi mendukung operasional KIP seperti yang diinformasikan. Ia bahkan meminta Pemerintah daerah untuk menkaji ulang untuk menijinkan KIP beroperasi di Pantai Matras.
“Sudah kita tanyakan Kepada Ketua bahwa KNPI tidak terlibat dalam konferensi pers tentang dukungan terhadap operasional KIP. Karena kegiatan KIP itu akan berefek dampak atas mata pencarian rakyat. Seperti tempat ini (Laut Matras) ini merupakan tempat mata pencaharian rakyat. KNPI itu justru harus mendengar aspirasi masyarakat. Kalau hari ini masyarakat hari ini terganggu mata pencahariannya, atau terancam hilang mata pencahariannya ya harus ditolak. Kita juga meminta pada Pemda, kepada Bupati atau Gubernur untuk tidak mengijinkan KIP di sekitar Pantai Matras ini,” tegasnya.
Terkait nama induk organisasi pemuda ini yang diduga telah dicatut sebagai salah satu dari 22 OKP yang mendukung KIP, haris Pertama memerintahkan agar KNPI Bangka segera mengklarifikasi hal tersebut. Menurut Haris, KNPI Bangka harus menggelar konferensi pers. Karena keberadaan KIP sangat berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat, serta hiburan masyarakat menengah ke bawah.
“Harus diklarifiasi, harus ada konferensi pers karena ini menggangu perekonomian rakyat, jadi harus ada solusi di sini. Jika tidak KNPI harus bersama-sama rakyat di sini. Saya juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk mengawal masalah KIP ini, mengkaji, jika ternyata mengganggu ekonomi rakyat harus dihentikan,” tegas Haris Pertama.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 22 orabanisasi yang terdiri dari LSM, Ormas dan OKP, menyatakan dukungannya terhadap beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras Kabupaten Bangka. Dalam daftar yang dirilis oleh sebuah sumber menyebutkan bahwa ada nama KNPI sebagai salah satu OKP yang mendukung beroperasinya kapal pencari pasir timah tersebut. Munculnya pemberitaan terkait 22 organisasi tersebut, kontan memantik reaksi masyarakat nelayan.
Puncaknya Senin (26/10/20) baru lalu, sejumlah nelayan menggelar aksi protes. Mereka mengecam gabungan 22 organisasi pendukung KIP tersebut dan mengatakan bahwa mereka selaku nelayan yang paling merasa dampak KIP tersebut dan bukan organisasi pendukung KIP. Sebelumnya Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bangka pun telah menyampaikan klarifikasinya terkait adanya nama Pemuda Pancasila dalam daftar gabungan 22 organisasi pendukung beroperasinya KIP tersebut.(red)
