Pangkalpinang, FKB – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) di kepulauan Bangka Belitung harus disertai rasa keadilan dan kemanusiaan.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Babel, Dody Kusdian. Menurut Dody dalam penetapan UMP, inflasi tingkat kemahalan harus diperhatikan.
“Jangan sampai nanti inflasi, tingkat kemahalan (kebutuhan hidup, red), itu tidak diperhatikan secara utuh,” kata Dody Kusdian kepada wartawan di Gedung DPRD Babel, Kamis (22/10/20).
Sebelumnya, penentuan UMP ini, menurut dia, harus ada dialog secara tripartit antara pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Memang hari ini sektor ekonomi cukup tertekan dengan kondisi (pandemi covid-red), tapi kalau kita lihat di lapangan, banyak sektor yg tidak terpengaruh khususnya di Babel, misalnya sektor tambak udang dan sawit,” ujarnya.
“Nah ini harus kita lihat dengan survei, dengan data yang valid sehingga dapat menentukannya dengan benar, itu saran kami dari DPRD,” tandasnya.
Terpisah, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mengatakan, pihaknya akan mempelajari hal ini terlebih dahulu.
“Karena hal ini sensitif, makanya kita pelajari dulu, kita juga belum dapat surat dari pusat seperti apa yang dimaksud nantinya,” ujar Erzaldi.
“Makanya kita akan undang mereka untuk membahas itu,” pungkasnya.
Oleh karena itu, diutarakan dia, dalam menentukan UMP ini, pihaknya akan mengundang berbagai pihak seperti SPSI, KSPI, dan Apindo untuk dibahas secara bersama-sama.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.(ad)
