PANGKALPINANG, FKB – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mempertimbangkan kembali untuk menyetujui usulan pihak eksekutif dalam mengajukan pinjaman daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2021.
“Pinjaman daerah itu saya pikir harus dipertimbangkan, karena di dalam pinjaman itu tidak tidak dibuat perda (peraturan daerah-red), jadi kita setuju pinjaman itu apabila dibuat atau didampingi perda,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan melalui telepon seluler, Kamis (15/10).
Apabila pinjaman daerah tersebut tidak didampingi dengan perda, maka menurut Adet, dikhawatirkan pada tahun berikutnya tidak ada yang bertanggung jawab untuk membayar pinjaman tersebut.
“Karena pembayaran pinjaman ini dibayar setiap tahun, nah yang kita takutkan nanti apabila terjadi pinjaman, tahun berikutnya para Anggota DPRD Babel, pengambil kebijakan ini tidak mau mengesahkan anggaran tersebut, kalau tidak dibarengi dengan perda,” ujarnya.
“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap, pinjaman itu harus dibentengi dengan perda,” timpalnya.
Selain itu, disampaikan dia, Fraksi PDIP berharap pihak eksekutif khususnya para kepala OPD harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal menjolok anggaran dari pusat, baik itu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana bantuan.
“Jadi kita jangan hanya mengandalkan dana PAD saja, tetapi peran dari para kepala dinas ini untuk mendapatkan anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun Bangka Belitung ini, nah ini yang kita harapkan,” tandasnya. (ad)
