Kisruh PT Pulomas, FPMP Minta Fokus Laksanakan Sanksi DLH

Lokal

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka Desak Bupati Bangka Cabut SIKK Milik PT Pulomas

Sungailiat, FKB – Pekerjaan pengerukan yang dilakukan PT. Pulomas Sentosa selama 9 tahun lamanya dengan hasil separti saat ini mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

Senin (12/10/20) lalu, sejumlah warga yang mengatsnamakan dirinya sebagai Forum Peduli Masyarakat Pesisir (FPMP) kembali mendatangi PT. Pulomas.

Rabu (14/10/20) siang tadi, FPMP dengan menggunakan dua kapal nelayan, sebanyak 30 orang massa FPMP kembali berorasi di dekat kapal keruk pasir yang mengisi tongkang di depan muara sungai Jelitik sekitar 200 meter dari bibir pantai.

Korlap aksi FPMP Andri kepada wartawan usai aksi, mengatakan bahwa tuntutannya masih seperti sebelumnya, meminta PT. Pulomas menghentikan aktivitas, dan fokus pada penyelesaian sanksi administratif paksaan, yakni meratakan dan membersihkan dua gunung pasir yang sudah bertahun-tahun ini ditumpuk di kiri kanan muara Jungai Jelitik Air kantung Sungailiat.

“Kami tergerak pak kami sangat miris pak muara (Sungai Jelitik) ini, sudah 10 tahun bekerja sejak 2011, sudah 3 kali ganti bupati pak, PT. Pulomas ini bekerja dan sudah seringkali terjadi demo pak tapi tidak ada penjelasan pak, seolah-olah pemerintah membiarkan. Kenapa kami sampai turun mendampingi nelayan, karena kami takut terjadi konflik sosial pak. Kadang-kadang mereka harus berhadapan dengan kondisi muara yang buntu,” jelas Andri kepada wartawan Rabu (14/10/20) siang usai aksi.

BACA JUGA :  Koramil 413-09/Pangkalan baru bersama Polsek Namang Pantau Giat Vaksin Anak Usia 6 Sampai 12 Tahun

Gunung pasir di kanan kiri muara PPN Sungailiat yang menjadi penyebab PT Pulomas mendapat sanksi administrasi paksaan.

 

Ditambahkan Andri, bahwa selayaknya PT. Pulomas Sentosa saat ini fokus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh DLH Babel terkait point-point dalam sanksi administratif paksaan. Andri mengatakan bahwa PT. Pulomas seharusnya fokus pada pembersihan gunungan pasir di kiri dan kanan muara Sungai Jelitik, sebagai mana sanksi yang diamanatakan untuk dilakukan oleh Pulomas.

“Kan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Pulomas Sentosa dalam sanksi administratif paksaan dari Dinas Lingkungan Hidup Babel. Seharusnya itu menjadi fokus mereka, dan bukan sibuk mengeruk pasir. Yang diamanatkan itu adalah membersihkan dan meratakan gunung pasir di kiri kanan muara, karena itulah yang menjadi pokok permasalahan yang sudah bertahun-tahun terjadi ini,” tambah Andri

“Kalau memang PT. Pulomas memikirkan bagaimana masyarakat nelayan ini bisa lancar tenang, seharusnya tahu dimana yang menjadi masalah, yaitu gunungan pasir yang seharusnya diratakan, sehingga pasirnya tidak turun terus ke mulut muara. Masa sudah 10 tahun ini masalah muara ini tidak kunjung selesai. Ya gimana mau selesai, kalau pasirnya ditunpuk menggunung dipinggir muara begitu. Kami bukan menghentikan kegiatan Pulomas, tapi kita meminta dia fokus menjalankan sanskinya karena itu menjadi solusi masalah,” tandas Andri.

BACA JUGA :  Pemberlakukan Harga Minyak Goreng Rp. 14.000/Lt, Disperindag Babel Temukan 4 Ritel Lokal Belum Patuh

Aktivitas penambangan pasir kwarsa oleh PT Pulomas di luar muara PPN Sungailiat yang dituntut oleh para pendemo untuk dihentikan, Senin (12/10/20).

 

Diketahui sebelumnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung menjatuhkan sanksi administratif paksaan kepada PT. Pulomas Sentosa terkait aktivitas normalisasi muara dan pengerukan kolam pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Sungailiat. Beberapa point penting yang tertuang dalam diktum sanksi administratif paksaan tersebut, yakni, melaporkan ke DLH Babel terkait sosialisasi ke masyarakat, menghentikan penumpukan pasir di kiri dan kanan muara Sungai Jelitik, serta membersihkan dan meratakan kembali gunungan pasir di kira kanan muara Sungai jelitik tersebut.

Sementara itu sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, Taufik Koriyanto mendesak Bupati Bangka, Mulkan untuk mencabut surat ijin kerja keruk (SIKK) milik PT Pulomas lantaran menurutnya tindakan dan kebijakan Bupati Mulkan memperpanjang SIKK milik PT Pulomas diduga melanggar UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“Saya ingin jelaskan kepada Saudara Bupati Bangka, tentang larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 17 ayat 2 yaitu : “Larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang”, masalah ini kita kaitkan dengan polemik PT. Pulomas Sentosa saat ini yaitu : bahwa ijin pengerukan PT. Pulomas Sentosa berakhir tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Surat Bupati Bangka Nomor : 523/2238/V/2017, maka pada tanggal 29 November 2019 Saudara Bupati Bangka telah mengeluarkan perpanjangan SIKK selama 6 bulan kepada PT. Pulomas Sentosa dan tanggal 5 Mei 2020 Saudara Bupati Bangka kembali memperpanjang SIKK kepada PT. Pulomas Sentosa untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, artinya selama Saudara Mulkan menjabat sebagai Bupati Bangka sudah 2 kali memperpanjang SIKK kepada PT. Pulomas Sentosa, padahal berdasarkan Permenhub No. 125 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 2 menyatakan : ” Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hanya 1 kali perpanjangan”, bahwa berdasarkan fakta Saudara Bupati Bangka sudah 2 kali memperpanjang SIKK kepada PT. Pulomas Sentosa, maka sudah jelas tindakan dan kebijakan Saudara Bupati Bangka tersebut telah menyalahi kewenangannya,” tandas Taufik.

BACA JUGA :  Gubernur Erzaldi Undang Siswa Terbaik SMK N 1 Kelapa Ikut Berdiskusi di Ajang Internasional G20

Oleh karenanya lanjut mantan ketua DPC Peradi Bangka ini pihaknya mendesak Bupati Bangka segera mencabut SIKK milik PT Pulomas.
“Kami dari Frakai Gerindra DPRD Kab. Bangka, mendesak kepada Saudara Bupati Bangka untuk segera mencabut SIKK milik PT. Pulomas Sentosa,” tegas Taufik.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.