Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka, M Taufik Koriyanto Ingatkan Bupati Untuk Mencabut SIKK PT Pulomas

Hukum Lokal

Sungailiat, FKB — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka M Taufik Koriyanto mengingatkan Bupati Bangka, Mulkan untuk segera mencabut Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) yang dikeluarkan untuk OT Pulomas.

Pasalnya, menurut  M Taufik, Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) nomor : 188.45/1200/V/2020 yang diterbitkan oleh Bupati Bangka kepada PT. Pulomas Sentosa dinilai telah menabrak aturan Permenhub No. 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Oleh karenanya Taufik Koriyanto mengingatkan kepada Bupati Mulkan untuk segera mencabut SIKK tersebut lantaran menurutnya Bupati Mulkan tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menerbitkan Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) kepada PT Pulomas.

” Saya M.Taufik Koriyanto selaku ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, mengingatkan kepada Saudara Bupati Bangka untuk segera mencabut SIKK tersebut, karena Saudara Bupati Bangka tidak memiliki hak/ kewenangan menerbitkan SIKK kepada PT. Pulumas Sentosa, hal ini didasarkan pada Permenhub No. 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, maka yang berwenang menerbitkan SIKK dalam wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional adalah Gubernur, sedangkan Bupati kewenangannya pada wilayah perairan laut pengumpan lokal,” ungkapnya, Minggu (11/10/20).

BACA JUGA :  Antisipasi Stok BBM dan LPG Aman, Gubernur Erzaldi Gandeng Pertamina dan Pihak Swasta

Dikatakan mantan ketua Peradi Kabupaten Bangka ini, Pelabuhan TPI Sungailiat merupakan pelabuhan pengumpan regional bukan pengumpan lokal. maka gubernurlah yang memiliki hak/kewenangan menerbitkan SIKK.

“Tindakan Saudara Bupati Bangka yang telah menerbitkan SIKK kepada PT. Pulomas Sentosa telah menimbulkan implikasi hukum yang berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, sehingga tindakan Saudara Bupati Bangka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahi kewenangannya,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Taufik, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melayangkan surat kepada Bupati agar mencabut SIKK tersebut.

“Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka dalam waktu dekat akan menyurati Saudara Bupati Bangka yang intinya tegas meminta kepada Saudara Bupati Bangka segera mencabut SIKK tersebut, dan apabila Saudara Bupati Bangka tidak mencabut SIKK tersebut, maka kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka akan mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket terhadap Saudara Bupati Bangka di Banmus, agar dapat di usulkan dalam Paripurna mendatang, karena tindakan Saudara Bupati Bangka yang telah menerbitkan SIKK bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Resmikan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, Begini Ajakan Bupati Mulkan

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke pihak bupati Bangka belum berhasil. Konfirmasi via whatsApp belum direspon. (red).

Baca : 

Ijin Kerja Keruk Untuk PT. Pulomas yang Dikeluarkan Bupati Bangka Legal?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.