DPRD Babel Bentuk Pansus Dalam Proses Pembuatan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan

Lokal

Pangkalpinang, FKB – DPRD Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah membentuk Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan yang dipimpin oleh Herman Suhadi dalam rangka melakukan proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perhubungan. Pansus ini juga berkoordinasi dengan pihak Biro Hukum dan Dinas Perhubungan Pemprov Babel serta pihak lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kaitan persiapan raperda itu,  Selasa (8/9/20) lalu telah digelar rapat konsultasi atau pertemuan antara Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan DPRD Babel dengan pihak Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Setelah itu dilaksanakan pula kunjungan pendalaman materi raperda ke beberapa daerah.

Menurut Ketua Pansus, Herman Suhadi tujuan digelarnya pertemuan ini antara lain untuk konsultasi guna menerima masukan dari berbagai pihak sehingga raperda yang terdiri dari 173 pasal ini semakin baik nantinya.

BACA JUGA :  Begini Hak Jawab Kuasa Hukum YM Terkait Pemberitaan Dugaan Jual Beli Kawasan Hutan Sebagin

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Babel, Maskupal Bakri menyatakan pihaknya siap membantu reperda yang berasal dari isiniatif DPRD Babel ini. “Pada prinsipnya kami siap membantu dan mengikuti proses raperda ini, khususnya dari sisi legal drafting dan asas hukumnya. Apalagi kita tahu suatu produk hukum harus memenuhi asas hukum dan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Maskupal dalam rapat dengan Pansus di DPRD Babel belum lama ini.

Pentingnya raperda ini diproses menjadi sebuah perda mengingat Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan karakter kepulauan. Sebagai daerah dengan karakter kepulauan, penyelenggaraan perhubungan yang menjangkau seluruh pulau dan wilayah provinsi menjadi sangat krusial.

Penyelenggaraan perhubungan yang meliputi sektor transportasi perlu menjadi skala prioritas pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengatasi permasalahan isolasi serta keterbelakangan suatu daerah atau wilayah terpencil.(Ad)

BACA JUGA :  Kontrol Bantuan Bibit dan Pupuk Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Sambangi Gapoktan Desa Terentang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.