Pangkalpinang, FKB – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sehingga hal ini sulit untuk mengakomodir keinginan atau usulan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Babel yang meminta penambahan bantuan sosial tunai (BST) untuk 50 kartu keluarga (KK) per desa selama tiga bulan berturut-turut.
“Setelah kita berdebat panjang, yang pertama memang kondisi keuangan kita ini sangat menurun seiring terjadinya pandemi Covid-19 ini, dan boleh dikatakan kondisi APBD kita berat,” kata Amri kepada wartawan usai rapat anggaran bersama pihak eksekutif di ruang banggar DPRD Babel, Senin (24/8).
Atas dasar pertimbangan itu lah, diungkapkan dia, pihaknya bersama eksekutif hanya mampu mengakomodir BST sebesar Rp300 ribu untuk sekali bantuan.
“Artinya kita hanya dapat memberikan bantuan satu kali sebesar Rp300 ribu untuk maksimal 50 KK tiap desa, kelurahan, untuk satu kali bantuan itu saja dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp.6 miliar,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap, para perangkat desa dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini dan menerima BST yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi.
“Inilah kemampuan daerah kita. Oleh karenanya, aparat desa bisa menerima ini dan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang berharap akan mendapatkan bantuan ini,” harapnya.
Sementara untuk waktu pembagian BST tersebut, diutarakan dia, secara teknis berada di tangan eksekutif. Selain itu, ia juga berharap agar eksekutif melakukan pendekatan dengan Perwakilan Apdesi untuk disampaikan kepada seluruh aparat desa tentang kebijakan yang sudah diambil. (Ad)
