Soal Apdesi Tolak BST, Didit: Inilah Kemampuan Keuangan Daerah

Lokal

PANGKALPINANG РKetua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya angkat bicara mengenai polemik Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu untuk 50 kartu keluarga (KK) per desa yang mendapat penolakan dari Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Babel.

“Saat ini diusulkan bahwa disepakati itu hanya Rp300 ribu satu bulan, soal mau atau tidak, ya kita lihat keuangan daerah,” kata Didit saat dibincangi wartawan di Gedung DPRD Babel, Jumat (14/8).

Didit menyebutkan, defisit keuangan daerah saat ini sudah menyentuh angka diatas Rp350 miliar.

“Jika dipaksakan, bisa jadi nanti TPP ASN yang kena coret, apakah mereka (ASN-red) ikhlas, mau dana dari mana lagi, ini kita sudah pusing mencari dananya itu,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kontrol Bantuan Bibit dan Pupuk Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Sambangi Gapoktan Desa Terentang

Oleh karena itu, Didit meminta pengertian dari masyarakat agar dapat memahami situasi keuangan daerah saat ini.

“Yang jelas bahwa, itu lah sementara kemampuan keuangan daerah kita, kalau pihak kepala desa nggak mau, ya, nggak tahu ngapalah, tapi saya yakin masyarakat mau kok,” ungkapnya.

“Akan tetapi kita lihat perkembangan di banggar juga nanti, ada nggak duitnya ini, jujur saya, yang kita khawatirkan, jika dipaksakan, program pemerintah daerah akan menjadi mandek,” imbuhnya.

Terpisah, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman juga ikut menanggapi persoalan BST yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

“Silahkan saja permintaan masyarakat (Apdesi-red) tersebut diproses oleh eksekutif dan legislatif,” kata Erzaldi kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna.

BACA JUGA :  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Buka Fun Game Asakkawa Basketball Academy

Erzaldi mengungkapkan, hasil keputusan penetapan BST pada Senin (10/8) lalu bukan hanya dari pemerintah daerah. Namun juga telah disepakati oleh pihak legislatif.

“Kami yang penting sudah mengusulkan tetapi kan di proses di DPRD Babel,” ujarnya singkat. (Ad)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.