Pakar Hukum UBB Sebut Kegiatan Penambangan dari Hulu ke Hilir, Semuanya Harus Legal

Lokal

Pangkalpinang, FKB — Maraknya pemberitaan soal penambangan timah ilegal dan aktivitas penampungan timah ilegal mendapat komentar dari pakar hukum.

DR. Dwi Haryadi SH.MH, kepada wartawan menegaskan bahwa mengacu dari aturan hukum, kegiatan penambangan hingga peleburan itu sejatinya semua harus legal. Termasuk pula telah melalui tahapan-tahapan yang juga legal mengacu dari aturan hukum.

Disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum UBB ini kepada wartawan Senin (10/8/20) malam dalam pesan whatsappnya.

DR.Dwi mengatakan aktivitas atau usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

BACA JUGA :  Tahun 2022, Babel Peroleh Dana Desa Sebesar 274,4 Miliar

Dikatakannya ini merupakan alur yang harus dilalui oleh pelaku pertambangan dan peleburan sebagai langkah-langkah administrasi yang legal yang nantinya akan mendorong legalitas usaha dalam praktek operasi.

“Kesemua tahapan usaha pertambangan tersebut mulai dari Hulu ke hilir harus legal aktivitasnya. Hal ini penting misalnya untuk menjamin bahwa penambangan sejalan dengan azas pengelolaan pertambangan yang diatur dalam undang-undang, yakni transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara sederhana, tentu pemegang IUP legal jika menambang di wilayah IUP nya yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pengolahan, pengangkutan sampai penjualan, ekspor dan melakukan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi di IUP yg sdh ditambang. Jadi pertanggungjawabannya juga tuntas, sejak menambang sampai pasca tambang” jelas Dwi.

BACA JUGA :  Padepokan Laskar Gendeng Nusantara Gelar Pengobatan dan Khitanan Gratis

Dwi Haryadi juga menegaskan, “Dalam undang-undang Minerba adanya setiap orang atau pemegang IUP/IUPK operasi produksi yg menampung, memanfaatkan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba yg bukan dari dari pemegang IUP/IUPK/izin sebagaimana diatur dlm beberapa pasal terkait diancam dengan pidana penjara dan denda. Dalam beberapa kasus seperti ini sudah ada yang divonis sampai ke meja hijau. Oleh karenanya usaha pertambangan harus menjamin bahwa timah yang diproduksi harus legal dan jelas IUP nya,” tutup Dwi Haryadi. (red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.