Dugaan Persekongkolan Pemenang Lelang Proyek Talud Jebu Laut Bangka Barat Kian Terkuak

Lokal

Muntok, FKB — Proses lelang Proyek Talud Jebu Laut Desa Kelabat Kabupaten Bangka Barat (Babar) makin mencuat. Kegiatan pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pokja III Ulp Babar diduga sarat unsur KKN.

Pihak Kejari Babar pun seolah kecolongan setelah proyek senilai Rp 1 Miliar lebih tersebut ramai dikabarkan oleh media daring. Kendati pada Senin (3/8/20) siang kemarin sejumlah pihak telah dipanggil pihak Kejari.

Berbagai kejanggalan justru diinformasikan oleh beberapa peserta lelang kepada wartawan. Menurut para peserta yang tidak ingin disebutkan tersebut, cara-cara yang dilakukan oleh panitia diduga KKN, khususnya sistem pengguguran peserta. Salah satu peserta bahkan sempat di PHP. Dan puncaknya pemenang lelang tersebut diduga mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah mati.

“Salah satu kejanggalan yang kita rasakan, di mana perusahaan peserta
penawar lelang digugurkan dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Contohnya perusahaan peserta penawar lelang harus memiliki bukti kepemilikan alat atas nama perusahaan. Coba dilihat ada bukti Digitalnya sementara aturan dari mana mengharuskan alat atas nama perusahaan,” jelas sumber.
Fakta ini ternyata seperti yang dialami oleh CV. Aldi Glory. Hasil penelusuran wartawan, CV. Aldi glory yang berada di posisi runner up harus menelan pil pahit setelah digugurkan oleh pokja setelah tidak bisa menunjukkan bukti kepemiliki alat berat pendukung seperti excavator, dump truck dan pick up.

Alasan pihak Pokja alat berat tersebut bukan atas nama pemilik perusahaan, jadi atas itu lah kami digugurkan. Sementara aturannya tidak ada. ada kesan semena-mena kalau seperti itu caranya. Kita akan legowo kalau memang itu mengacu pada aturan, tapi bukan faktor like and dislike, mau memenangkan perusahaan tertentu, lantas tanpa mengacu pada regulasi main gugurkan saja. Ini tidak benar,” sembur salah satu peserta lelang, Selasa (4/8).

Sumber lain pun ikut mempertanyakan, apakah perusahaan pemenang memiliki dukungan alat berat milik perusahaan pemenang itu sendiri? Tak hanya itu, dari sisi penawaran pun perusahaan yang dimenangkan oleh Pokja kalah dengan penawaran yang diajukan oleh CV. Aldi Glory. Iniah yang semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan KKN dalam proses lelang proyek tersebut.
“Kita merasa Pokja III ULP Babar ini mengada-ada. Sangat tidak masuk akal menggugurkan perusahaan peserta lelang dengan alasan alat buka atas nama milik perusahaan peserta. Saya pun sekarang bertanya apakah perusahaan pemenang lelang itu memiliki alat atas nama perusahaan?” Dan ternyata dari sisi penawaran pun kami seharusnya unggul. Mungkin itulah yang kemudian membuat pihak Pokja menggunakan aturan main yang terkesan mengada-ada, tanpa mengacu dari payung hukum formal,” timpalnya lagi.

Informasi lainnya menyebukan bahwa perusahaan pemenang pun diduga hanya mengantongi SBU yang sudah mati. Menurut sumber yang juga salah satu peserta lelang mengatakan, semestinya pihak perusahaan pemenang tersebut sudah gugur di pembuktian klarifikasi. Karena disitu harus ditunjukkan. Dan menurutnya lagi, kalau pun sedang proses registrasi, otomatis saat pembuktian pihak pemenang tidak bisa menunjukkan dokumennya. Namun perusahaan peringkat 9 tersebut justru bisa melenggang jadi pemenang.

“Ini benar-benar aneh, dan tidak bisa dibiarkan. Pihak Pokja harus mempertanggungjawabkan kejadian ini karena ini jelas sekali diduga ada kongkalikong, main mata, pengkondisian pemenang dan sebagainya. Teman-teman wartawan tolong suarakan ini,” tandas sumber tersebut yang terlihat emosi.

Sementara itu, Kepala ULP Babar Aidin saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan jika berdasarkan dokumen tehnis yang disampaikan CV. Mahadinata memenuhi persyaratan.

“Berdasarkan dokumen teknis yg disampaikan, cv.mahadinata memenuhi persyaratan peralatan dengan melampirkan bukti kepemilikan (milik sendiri, sewa atau sewa beli),” tulis Aidi via WA, Selasa (4/8/20).

Saat dimintai info soal personil CV Mahadinata. Apakah ada personil tetap..atau personil personilan saja?

Hingga berita ini diturunkan Aidin belum juga memberikan tanggapannya.

Terpisah, Sahrul PPK proyek Talud Jebu Laut saat dikonfirmasi wartawan dalam pesan seluler menilai persoalan ini masih menjadi domain ULP.

“Mohon maaf bang saat ini saya sedang mengikuti diklat dan untuk hal tersebut menurut hemat saya sebaiknya ditanyakan ke ULP,” jawab Singkat Sahrul.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.