Mantan Kades Bakit Dituding Bermasalah Mulai Dugaan Penggelapan Dana Sumbangan KIP sampai Dengan Penyalahgunaan APBDes. 8 Poin Terangkum!

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, JEBUS, —
Masyarakat mempertanyakan kinerja mantan Kades Bakit masa bakti 2014-2019 yang saat itu dijabat Ahmad Amsyir. Sejumlah tudingan bertubi-tubi dilontarkan mulai dari dugaan penyalahgunaan dana APBDes hingga muncul dugaan penggelapan dana sumbangan Kapal Isap Produksi (KIP).

Ahmad Amsyir diketahui menjabat sebagai Kades Bakit periode 2014-2019. Karena berakhirnya masa jabatan, Bupati Bangka Barat terhitung Januari 2020 akhirnya menunjuk Rusli sebagai pejabat sementara (Pj) menggantikan kades yang definitif yang sudah berakhir masa tugasnya.

Terkait selama Amsyir menjabat sebagai kades, sebuah sumber terpercaya menyebut jika mantan kades ini diduga menyalahgunakan jabatan dan keuangan mulai dari sumbangan pihak ketiga hingga penyalahgunaan APBDes.

Berikut beberapa laporan dari sejumlah sumber yang berhasil dirangkum Forumkeadilanbabel.com, terkait dugaan tersebut.


Ket Gbr: Barang bukti berupa 4 dari 27 kwitansi atas nama Kades Bakit Ahmad Amsyr pada saat pencairan dana sumbangan KIP semasa menjabat.

 

1. Dana ADD 2020 tak bisa dicairkan akibat tidak ada laporan pertanggungjawaban (LPPD) ADD 2019 saat Ahmad Amsyir menjabat.

2. Pembelian bibit ikan dengan anggaran APBDes sekitar Rp 71 juta setelah dipotong pajak namun prakteknya hanya Rp 46 juta dan bantuan tersebut diserahkan kepada kelompok Karang Taruna Desa Bakit.

3. Pembelian ribuan bibit ayam jenis Ayam Merawang dari dana APBDes yang harga berkisar Rp 20 ribu per ekor yang seharusnya diserahkan kepada para peternak namun dalam kenyataan yang dibeli justru bibit ayam jenis Kampung Super dengan harga ditaksir hanya sekitar Rp. 7.000, per ekor. Selisih harga yang dikali dengan ribuan bibit ayam ini yang kemudian diduga telah terjadi kerugian pada APBDes.

4. Dugaan penggelapan dana kompensasi sumbangan Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah perairan Desa Teluk Limau, Cupat. Dari 31 kwitansi, 27 kwitansi ditandatangani oleh Amsir dan dana diambil langsung dan dimasukan ke rekening pribadi mantan kades ini.

5. Dugaan penggelapan dana sumbangan pihak ketiga dari pengusaha Karsono berupa sewa pakai lahan untuk pembakaran kabel. Besarnya Rp 15 juta per bulan selama 6 bulan atau Rp. 90 juta.

6. Pekerjaan lapangan voli senilai Rp 120 juta dari dana APBDes yang dikerjakan oleh pengusaha Haji “H”. Namun dalam prakteknya pekerjaan tersebut dilaporkan sebagai proyek swakelola.

7. Dugaaan sumbangan dana KIP yang beroperasi disekitar wilayah perairan desa Bakit.

8. Komisaris BUMDes dijabat Ahmad Amsyir selaku mantan kades. Padahal hal ini tidak diperkenankan karena jabatan kades melekat dan berakhir begitu habis masa bakti.

Terkait laporan yang terangkum tersebut, salah satunya permasalahan pembelian bibit ikan menggunakan dana APBDes anggaran sekitar Rp 71 juta , Wakil Ketua BPD Bakit, Jamal dikonfirmasi membenarkan dan diakuinya pihaknya selaku BPD saat ini sedang menyelidiki penggunaan anggaran yang berasal dari APBDes tersebut. “Sedang kita selidiki dan betul laporannya seperti itu, ” ujar Jamal dikonfirmasi tadi malam, Rabu, (29/7/2020).

Hal lain terkait soal dana sumbangan kompensasi KIP yang beroperasi di daerah perairan Teluk Limau dan Cupat, mantan Wakil Ketua Panitia Kepengurusan KIP, Ivan saat dikonfirmasi juga membenarkan, kejadian tersebut memang pada saat dirinya sebagai pengurus KIP.

“Seharusnya berdasarkan kesepakatan kita dulu yang dihadiri pengusaha, camat, Kapolsek Bapak Rajadewa, dana sumbangan KIP hanya boleh diambil oleh bendahara tidak bisa orang lain sekalipun ketua. Itulah saya heran karena itu akhirnya saya lepas dan saya tidak dirangkul lagi,” ungkap Ivan.

Terkait dana sumbangan KIP tersebut kata Ivan, sebelumnya sejumlah nelayan sempat menanyakan kepada dirinya apakah uang kompensasi itu masih ada.

“Itu sempat saya tanya Pak Tio, terus saya cari informasinya, ketemulah Kadus Cupat, alasan kades (waktu itu) tidak ada kepengurusan dan sempat masuk rekening pribadi kades. Sementara kita masih pengurus waktu itu kegiatan itu mulai tahun 2014,” ungkap Ivan.

Sementara menanggapi soal bantuan bibit ayam menggunakan dana APBDes yang diserahkan kepada peternak ayam, salah seorang penerima bantuan bibit ayam, Iman juga membenarkan terhadap bantuan yang telah disalurkan.

“Memang seharusnya ayam Merawang tapi penerimaannya ayam Super Kampung. Ini sudah dua kali kegiatan,” ujar Iman.

Apakah tidak ada protes dari para peternak? Iman mengaku pada saat menerima bantuan tidak ada. Tapi pihaknya pernah menanyakan hal ini ke pihak kecamatan.

“Dan ini sudah dikonfirmasikan ke pihak kecamatan dan jawaban mereka pahamlah,” beber Iman.

Terkait sejumlah tudingan ini, mantan Kades Bakit, Ahmad Amsyir terkesan santai menanggapi. Dikonfirmasi Rabu, (29/7/2020), Amsyir mengatakan masalah ADD Desa Bakit yang tidak cair masalahnya hanya kurang komunikasi antara Pj Kades dengan sekretaris desa.

“Itu ndak…miss komunikasi Pj dan sekdes saja selisih 300 ribu,” ujar Amsir. Masalahnya tidak adanya LPPD 2019, lagi-lagi Amsyir membantah.

“Adalah, harus ada itu setiap tahun,” tepisnya.

Sementara soal sumbangan dana KIP seperti yang dituduhkan padanya, Amsyir mengatakan hal itu boleh saja alasannya karena kades sifatnya hanya mengetahui.

“Boleh, kan hanya mengetahui, karena waktu itu pengurus ketua nelayan berhalangan. Kita masuk rekening mereka, mereka dak peduli. Orang banyak ini susah kan? Lewatkan kita, untuk yang di Cupat itu kan kwitansi tanpa materai, asal ada buktinya selembar untuk mereka. Seharusnya yang ribut orang nelayan, ketua nelayan yang ribut,” tutup Amsyir. (Rudy).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.