ADD tak Bisa Dicairkan, Perangkat Desa Bakit tak Terima Gaji, Gigit Jari Hadapi Lebaran Idul Adha Tahun Ini

Lokal
Pj Kades Bakit, Rusli, didampingi Ketua RT di Desa Bakit, Ateng menanggapi ADD yang tak bisa dicairkan. (Rudy).

Forumkeadilanbabel.com, JEBUS,- Para perangkat Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terpaksa tak menerima gaji bulan Juli ini lantaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pendanaan tak bisa dicairkan. Akibatnya mereka-pun terpaksa gigit jari padahal Lebaran Idul Adha di depan mata.

Pusing memikirkan, Pj Kades Bakit, Rusli terpaksa mencari dana hutangan dari luar untuk membayar gaji menghibur para pembantu-pembantunya ini.

Dikonfirmasi Forumkeadilanbabel.com, Rabu, (29/7/2020), Pj Kades Bakik Rusli didampingi Ketua RT Bakit, Ateng, mengatakan, masalah ini baru muncul ketika ADD bulan Juli ini akan dicairkan.

“Waktu kami nek cairkan dak keluar duitnya. Tapi kemarin lah kami clear-kan lah selesai ternyata ada selisih 300 ribu,” terang Rusli.

Menurut Rusli akar masalah kenapa ADD Tahun 2020 bulan Juli tidak bisa dicairkan karena tidak ada LPPD (Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa) Tahun 2019 saat itu kadesnya masih dijabat Ahmad Amsyir.

Ahmad Amsyir diketahui menjabat sebagai Kades Bakit masa bakti 2014-2019. Karena berakhir masa tugas sambil menunggu pemilihan kepala desa yang baru Bupati Bangka Barat kemudian menunjuk Rusli sebagai Pejabat Kades Bakik (Pj) untuk sementara waktu selama 6 bulan terhitung sejak Januari 2020 kemarin sambil menunggu kades definitif terpilih.

Masih terkait ADD yang tak bisa dicairkan kata Rusli, hal yang kemudian menjadi penyebab setelah ditelusuri ternyata ada selisih angka Rp 300 ribu dan kekurangan itu baru ditemukan. Kendati kecil namun karena ini uang negara menurut Rusli tetap harus di clear-kan.

“Kemarin-kan transisi, tunjangan penghasilan BPD dari yang 7 orang sekarang 5 orang. Ini yang kemarin ditemukan dan jadi selisih. Cuma kalau bulan sekarang dak mungkin terkejar agik untuk dicairkan. Seharusnya sebelum 6 bulan masa berakhir kades, LPPD itu sudah harus disampaikan,” ujar Rusli.

Hal yang mengherankan kata Rusli, begitu mantan Kades Bakit Amsir berakhir masa jabatannya, mendadak sekretaris dan bendahara desa kompak minta berhenti bertugas. Hal ini cukup merepotkan kata Rusli terkait dengan koordinasi terutama soal anggaran-anggaran.

Seorang tokoh masyarakat desa Bakit mengaku kecewa terhadap kinerja kades semasa Amsir menjabat apalagi informasi soal ADD yang tak bisa cair akibat tidak adanya LPPD 2019.

“Sekarang pertanyaannya mana APBDes ikak tu. Waktu itu bendaharanya Fitri karena ketika Amsir berhenti dia bendahara mundur juga sama sekretarisnya juga mundur,” ujar tokoh masyarakat ini yang tak mau disebutkan namanya.

Sikap mundur perangkat desa secara serentak ini menurut tokoh masyarakat ini menimbulkan teka teki.

Sementara itu salah seorang Ketua RT di Desa Bakik, Ateng menyatakan hal yang sama. Masalah pencairan ADD di Desa Bakik kata Ateng selalu menjadi kendala.

“Kalau di Bakik ini empat bulan baru cair sekali. Orang lah 3 bulan cair kita baru satu kali cair,” keluh Ateng. (Rudy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.