M Taufik Koriyanto: PT FAL Jelas-Jelas Melanggar Hukum, Pemda Harus Tegas Dalam Pemberian Sanksi Hingga Mencabut Semua Perizinan Perusahaan

Hukum Lokal
M. Taufik Koriyanto SH,MH

# Apabila Ada pemalsuan Dokumen Ini Jelas Pidana.

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang ada di Dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang beberapa kali sempat diberitakan Forumkeadilanbabel.com ahirnya mendapat sorotan anggota DPRD Kabupaten Bangka, M Taufik Koriyanto SH,MH.

Menurut M Taufik, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang izinnya atas nama PT FAL artinya sudah jelas melanggar hukum.

“Lagi-lagi PKS milik PT. FAL yang memiliki izin, tetapi di Lapangan atas nama PT. BSS tentunya hal seperti ini jelas-jelas sudah melanggar hukum. Semestinya pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bangka bersikap tegas hingga mencabut semua izin perusahaan dan memberikan sanksi hukum kepada PT. FAL,” tandas anggota Fraksi Gerindra ini, Jum’at (17/7/20).

Diungkapkan M Taufik lebih celakanya lagi, PT FAL yang memiliki kebun seluas 3068 hektar hingga saat ini belum menyelesaikan Hak Guna Usaha (HGU).

“PT. FAL yang saat ini telah memiliki kebun seluas 3068 Ha di wilayah Kebupaten Bangka dan telah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), celakanya sampai saat ini atas kebun seluas itu PT. FAL belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan peroses hak atas tanah seperti HGU/HGB sehingga sampai saat ini PT. FAL tidak menyetor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) kepada Pemda Bangka yang nilainya diduga di atas 10 milyar, akibat belum disetornya BPHTB tersebut maka Pemda Bangka jelas jelas dirugikan karena BPHTB tersebut tidak masuk ke kas Daerah yang nilainya milyaran rupiah,” ungkapnya.

Disinggung terkait penggunaan izin atas nama PT FAL namun di lapangan atas nama PT BSS, apakah hal tersebut merupakan pemalsuan data? Dikatakan M Taufik hal tersebut bisa saja belum ke pemalsuan data akan tetapi sudah pelanggaran hukum.

“Bukan pemalsuan data, ijin Kebun dan Pabrik itu nama IUP A dan IUP B sesuai UU 39 th 2014 tentang Perkebunan, Permentan no 98 th 2013 tentang izin usaha perkebunan dan Perda Bangka NO.11 Th 2013 tentang izin usaha perkebunan dan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, sangat jelas kalau izin usaha perkebunan baik A dan B diberikan ke PT A maka segala proses pengoprasian dan aktifitas wajib mengatasnamakan PT A bukan menggunakan PT B. Di sini jelas melanggar hukum, Pemerintah berhak memberikan sanksi administrasi seperti memberikan peringatan tertulis, sampai mencabut seluruh izin perusahaan, apabila ada pemalsuan dokumen ini jelas pidana, atau bisa saja untuk mengelabui masalah pajak banyak hal yang bisa terjadi, yg jelas PT FAL telah melanggar hukum titik,” kata M Taufik.

Selain itu dikatakan M Taufik masyarakat yang terdampak juga di rugikan.
“Lagi-lagi masyarakat yang terdampak juga dirugikan akibat atas kebun milik PT. FAL seluas 3068 Ha sampai saat ini belum ada kebun Plasma buat masyarakat sekitar. Tentu hadirnya PT. FAL di Kabupaten Bangka jelas-jelas merugikan daerah dan masyarakat, karena PT. FAL tidak melakukan pengurusan BPHTB, tidak menyediakan kebun Plasma buat masyarakat dan tidak melaksanakan CSR terhadap masyarakat yang terdampak atas aktifitas perusahaan.

Dia menambahkan, Fraksi Gerindra menilai ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan dari pemerintah daerah.
“Kami dari Fraksi Gerindra menilai, terjadinya dugaan pelanggaran hukum oleh beberapa perusahaan perkebuan di wilayah Kabupaten Bangka saat ini diakibatkan lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah daerah saat ini, semakin pemerintah daerah tidak tegas terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka semakin terjepit pula masyarakatnya,” timpalnya.

Saat disinggung kembali apakah pihaknya akan turun ke lapangan sebagai bentuk pengawasan?
“Insyaallah kita akan ke lapangan dan akan kita komunikasi dengan anggota yang lain serta akan menyampaikan juga kepada Dirjenbun. Tunggu saja tindak lanjut dari Fraksi Gerindra,” janji¬† M Taufik.

Lebih lanjut dikatakan M Taufik jika sebenarnya permasalahan ini telah sampai ke Dirjenbun pada th 2019 lalu, namun perusahaan menganggap sepele masalah ini dan terkesan kebal terhadap hukum dan aturan.
Maka kata M Taufik tinggal Bupatinya harus tegas.

“Tinggal Bupati nya harus tegas, jangan melunak, bisa saja orang beranggapan kalau Bupati melunak atas masalah tersebut jangan….jangan….? tandasnya.

Sementara itu, Johni selaku perwakilan pihak perusahaan PT FAL dan PT BSS saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp (WA) meskipun terlihat pesan tersebut telah dibaca namun hingga berita ini diturunkan belum juga memberikan penjelasannya.(bustami)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.