Ratusan Warga Rebo Protes Keras Menolak Keberadaan PT WSA Dan Menolak Keputusan Gubernur Babel

Lokal
Bambang Trisula kepala KPHP SIGAMBIR KOTA WARINGIN (Unit IV) KABUPATEN BANGKA Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sungailiat. FKB – Ratusan warga masyarakat Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Bangka, Kamis (10/07/2020) melakukan aksi, menolak keberadaan PT Watana Segar Alam  (WSA) yang akan membangun sarana prasarana pariwista alam. Pasalnya warga mengeklaim lahan milik warga dan pihak PT Watana tidak pernah sosialisasi dan berembug dengan warga. Disamping itu warga juga menolak keputusan gubernur Babel, tentang pemberian izin usaha pemanfaatan lingkungan wisata alam.

Ratusan warga dalam aksi, disamping berorasi juga membawa puluhan poster yang bertuliskan menolak keberadaan PT Watana Segar Alam. Aksi dimulai dari lahan pembangunan yang akan dibangun pariwisata alam dan dilanjutkan didepan kantor KPHP Sigambir Kota Waringin  (Unit IV) Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut koordinator aksi unjuk rasa, Hendro bahwa masyarakat desa Rebo menolak keberadaan PT. Wattana dan menolak keputusan gubernur Bangka Belitung Nomor : 188.44/1094.K/Dishut/2019 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan lingkungan wisata alam. Sebab lahan yang akan digarap PT Watana Segar Alam itu, milik warga Rebo dan sampai hari ini tidak ada sosialisasi apapun terhadap warga masyarakat,

” Jadi kita merasa direndahkan. Warga masyarakat sudah bayar pajak, kemudian  muncul izin usaha orang lain yang diizinkan gubernur. Jadi seperti tumpang tindih jadinya, “paparnya.

Menanggapi protes warga. Kepala KPHP Kotawaringin Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Bambang Trisula, menjelaskan bahwa aktifitas PT Watana Segar Alam itu berkeinginan untuk memanfaatkan kawasan hutan dan rencananya untuk fasilitas sarana prasarana pariwisata alam,

“Akan kita mediasi apa yang menjadi keberatan masyarakat Desa Rebo dengan lahan yang telah diizinkan gubernur Babel ini. Pada dasarnya, kami pun menyambut baik dengan  aspirasi warga masyarakat. Dari semula  tidak ada yang tidak diperbolehkan pengelolaan dikawasan hutan. Namun semua itu ada prosedurnya dan yang tidak diperbolehkan itu pengelolaan ilegal,”ujarnya.

Ditambahkan Bambang, mungkin ada  masyarakat yang merasa memiliki lokasi yang sedang dikelolah PT Watana Segar Alam ini. Kalau ada masyarakat yang merasa memiliki lahan dalam kawasan hutan, harus dibuktikan surat kepemilikan. Kemudian bukti dilapangan serta  kewajiban bayar pajak. Warga bisa mengklaim lahan tersebut untuk diverifikasi, “Dengan bukti itu semua, kepemilikan lahan tersebut sah,” tandasnya. (heru sudrajat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.