FORUMKEADILANBABEL.COM, PANGKALPINANG – Penyebab lambannya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ternyata adanya ikut campur Badan Usaha Milik Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Didit Srigusjaya usai menggelar rapat bersama Bekeuda dan BUMD. Menurutnya, lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan adanya ikut campur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berencana ingim membeli barang-barang bantuan.
“Hasil koordinasi kami dengan Mikron (Ketua Sekretariat Pusdalops Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Babel) dan Dinas Sosial ternyata keterlambatan bantuan untuk ODP dan PDP, karena rencana barang itu mau dibeli BUMD, BUMD yang ngatur gitu,” kata Didit kepada wartawan usai rapat di ruang banmus DPRD Babel, Selasa (5/5).
Berdasarkan hasil rapat tersebut, diungkapkan Didit, pihaknya sepakat untuk meminta agar BUMD tidak perlu ikut campur dalam urusan bantuan ini. “Karena terlalu memperpanjang tali kelambu,” ujarnya.
Apalagi, diungkapkan Didit, berdasarkan pantauan dari para anggota dewan di lapangan, BUMD belum mampu mengurus Berkah Mart.
“Untuk ngurus berkah mart aja mereka masih amburadul, ini bicara masalah sosial udah hampir satu bulan kok belum terealisasi juga bantuan untuk ODP dan PDP,” ujarnya.
“Sedangkan pemerintah melarang mereka (ODP dan PDP) keluar rumah, tapi kita belum memberi bantuan, padahal DPRD sudah menganggarkan dana bantauan sebesar 2 miliar, tapi alhamdulilah semua sudah clear,” tandasnya. (Ad)
