PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat anggaran refocusing tahap II penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama pihak eksekutif di ruang banggar DPRD Babel, Senin (20/4).
“Jadi rapat hari ini, Bapak Gubernur ini kan ada mengirim surat ke DPRD Babel untuk pembiayaan refocusing tahap II sebesar Rp82.745.000.000,- (82 miliar 745 juta rupiah), dengan tiga komponen kegiatan, pertama, pengamanan jaringan sosial maupun untuk merehab ruang isolasi untuk ODP dan lain-lainnya,” kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya usai rapat.
Berdasarkan penjelasan dari Sekda Babel dan pihak eksekutif lainnya pada saat rapat tersebut, diutarakan Didit, pihaknya mendapatkan sebuah data yang akurat menyangkut pengamanan jaringan sosial.
“Ternyata saya luruskan dulu, Pemprov tidak akan menunggu koordinasi lagi dengan kabupaten, kota, artinya kita sepakat yang kita bahas ini hanya besaran bantuan Pemprov, nah untuk kabupaten, kota yang rencananya kita akan sama-sama ternyata ada beberapa kepala daerah yang pinginnya mereka berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Dari hasil rapat tersebut, disampaikan Didit, Pemprov Babel hanya dapat membantu kurang lebih sekitar 43.749 orang dengan total dana sebesar Rp33,5 miliar selama tiga bulan, mulai dari bulan Mei hingga Juli dengan perincian dana-dananya berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial.
“Karena banyak yang menyampaikan ke DPRD, jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka data yang kita terima secara valid berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya itu sebesar 43.749 orang, maka yang dibantu ialah data yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan-red) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT-red),” ulasnya.
Oleh karena itu, Didit melanjutkan, dari hasil rapat tersebut menetapkan bagi yang menerima bantuan dari PKH dan BPNT dari APBN sebesar Rp512.500 per kepala keluarga (KK) selama tiga bulan, kemudian dana bantuan tersebut digenapkan oleh Pemprov Babel menjadi sebesar Rp600.000,.
“Maka Provinsi untuk penerima PKH dan BPNT hanya membantu sebesar Rp87.500 per KK, nah Rp512.500, itu sumber APBN murni, maka biar klop menjadi Rp600.000, nah yang menerima BPNT tetapi tidak menerima PKH itu dari APBN sebesar Rp200.000, jumlah orangnya 23,333. Maka ditambah oleh Provinsi menjadi Rp400.000 dari APBD murni, maka klop Rp600.000, per KK baik yang menerima BPNT dan PKH maupun yang tidak menerima BPNT,” bebernya.
“Sementara data yang kita hembuskan sebanyak 80.659 orang, Ternyata itu diluar 43.749 orang itu sisanya itu penerima BLT pusat, jumlahnya Rp600.000, per KK, selama tiga bulan, hanya disini Pemprov bicara data, karena kata Pak Sekda, jika masing-masing kabupaten, kota tidak menyampaikan data berdasarkan NIK, maka itu tidak bisa cair,” timpalnya.
Oleh karena itu, ia berharap, Dinas Sosial Kabupaten, Kota dapat menyelaraskan daya berdasarkan NIK. “Karena kata Pak Sekda tadi, mereka sudah berapa kali meminta, maka jangan sampai ada niat Pemprov dan DPRD untuk menganggarkan lagi diluar data ini,” ujarnya.
“Karena data ini muncul pada saat virus corona belum ada, akan tetapi karena kami banyak terima masukan, bantuan ini harus tepat sasaran, maka DPRD bersepakat, kami besok pagi akan langsung road show ke seluruh Babel menemui bupati dan Dinas Sosial,” tandasnya. (Ad)
