Terkait Pembelian Biji Timah SHP, Kajati Ranu Miharja Tegaskan Siapa pun yang Terlibat dalam Penyimpangan maka Harus Diproses

Hukum Lokal
Kajati Babel, Ranu Miharja SH, MH

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ranu Mihardja mengakui jika pihaknya saat ini sedang mengusut dugaan adanya penyimpangan dalam pembelian biji timah yang dilakukan PT Timah.

‘’Betul, beberapa pegawai PT Timah oleh penyidik sudah dimintai keterangan dan proses penyelidikan ini untuk mecari peristiwa hukum apakah dalam proses itu ada peristiwa hukumnya atau tidak,”
ungkap Kajati Babel Ranu Mihardja di gedung Kejati Babel, Kamis
(13/2).

Kajati Ranu Miharja mengatakan untuk kasus ini ada dugaan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang mengarah kepada penyimpangan.

“Ini masih panjang, diproses penyelidikan ini untuk mencari peristiwa hukumnya, apakah peristiwa hukumnya hanya di admistrasi, perdata atau pidana dan jika ditemukan peristiwa hukumnya pidana ya kepenyidikan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ikuti Gerbang Surga, Molen: Membangun Masjid Itu Perlu Pengorbanan dan Ketetapan Hati

Apakah jika nantinya ditemukan ada dugaan penyimpangan yang mengarah kepada pidana?  Mantan Direktur penindakan KPK ini menegaskan jika siapa pun orangnya yang terlibat dalam penyimpangan maka harus diproses.

“Siapapun kalau ada peristiwa hukum dan ada yang dimintai pertanggung jawaban maka harus diproses,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, tersiar kabar jika pihak Pidsus Kejati Babel sedang gencar-gencarnya melakukan pemanggilan  terhadap sejumlah Staf  PT Timah Tbk untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembelian biji timah yang mengandung Terak atau timah berkadar rendah di unit gudang Batu rusa dan unit gudang tanjung gunung pada PT Timah Tbk yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) tahun 2018 hingga tahun 2019.

BACA JUGA :  Dirazia Polisi, Penambang: Kenapa yang Rakyat Kecil Dirazia, Sedangkan Tambang Skala Besar Tidak

Kasus ini bermula pada saat PT Timah melaksanakan program pola operasi produksi dengan memaksimalkan sinergitas masyarakat dalam aktivitas penambangan total (total mining) yang berada di lokasi IUP milik PT Timah itu sendiri.

“Sisa hasil pengolahan (SHP, red) harus dioptimalkan. Salah satu caranya adalah dengan pola kompensasi pekerjaan ke masyarakat. Kenapa ini dijalankan? Karena ada amanat permen (ESDM) Nomor 26 tahun 2018,” ujar Ichwan Azwardi Lubis, Kompeten Personal Penambangan Aluvial kepada media beberapa waktu lalu.

Namun sayangnya dalam praktek jual beli biji timah berkadar rendah (sisa hasil pengolahan)  tersebut diduga telah terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, Kabid Humas PT Timah, Anggi Siahaan yang dikonfirmasi melalui pesan WA messenger belum memberikan tanggapannya terkait pemanggilan sejumlah staf PT Timah tersebut. (rom)

BACA JUGA :  Survei di Puskesmas Penting Dilakukan dalam Meningkatkan Mutu Laboratorium dan Analisa

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.