FORUMKEADILANBABEL.COM, PANGKALPINANG – Ketua DPD PAN Bangka Barat, Dafitri mengatakan bahwa dirinya mendapatkan rumor bahwa PDIP tidak menginginkan adanya sosok wakil bupati Bangka Barat yang mendampingi Markus. Hal ini disampaikannya lantaran proses seleksi nama calon Wabup PAW dari PDIP yang berlarut-larut hingga saat ini. Sementara dua parpol Koalisi PDIP pada Pilkada 2015 lalu yakni PAN dan Hanura justru telah lama menyiapkan calon Wabup PAW.
Dan proses pemilihan di DPRD pun tak bisa dilakukan lantaran hingga kini masih menunggu nama dari PDIP.
Kepada wartawan pada Selasa (31/12/19) siang, Dafitri mengatakan bahwa PDIP seolah-olah sengaja mengulur waktu hingga Pilkada serentak pada September 2020 mendatang.
Menurut Ketua DPD PAN dua periode ini, PDIP semestinya bisa bersikap bijak, karena posisi kursi Bupati Babar saat ini justru sudah menjadi milik mereka.
“Saya sudah dapat rumor bahwa PDIP memang sengaja mengulur waktu dan memperlambat proses hingga Pilkada September 2020 nanti. Rumor yang saya dapatkan itu mengatakan bahwa PDIP tidak menginginkan ada sosok Wabup yang mendampingi Markus di Bangka. Ini terkait Pilkada juga tentunya. PDIP sepertinya menginginkan Markus one man show tanpa ada wakil yang membayangi. Saya kira semestinya PDIP bisa bersikap dewasa. Lagi pula secara etika, posisi Bupati sudah milik mereka. Seharusnya tidak lantas berupaya menghambat proses pemilihan wakil, beri peluang bagi PAN dan Hanura, karena status kita dulu adalah kolasi pendukung pada Pilkada 2015,” ucap Dafitri.
Ditambahkannya bahwa hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah bagaimana pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat tetap optimal. Begitu pula dengan roda pemerintahan bisa berjalan lebih optimal jika posisi wakil bupati bisa terisi.
“Posisi Wakil Bupati itu kan penting dalam rangka mensupport pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Saat Bupati tidak ada, wakil bupati tentu akan mengatasi. Ini adalah hal penting yang juga harus jadi pertimbangan, bukan hanya kepentingan politik semata. Apalagi jargon PDIP sebagai partai wong cilik, semestinya mengedepankan kepentingan rakyat tetap didepan kepentingan Parpol. Jadi kenapa harus terkesan menghambat proses pemilihan wakil bupati seperti ini?” ujar Dafitri lagi.
Namun Dafitri pun mengaku bahwa pihaknya tidak dapat mencampuri kebijakan partiai lain, terkait hal ini. Menurutnya biarlah itu menjadi catatan bagi masyarakat perihal siapa yang sebenarnya menghambat proses ini.
“Biarlah masyarakat sendiri yang menilai, Partai mana yang sebetulnya menghambat proses pemilihan wabup Babar ini. Yang saya tahu, PAN dan Hanura sudah menyodorkan nama calon wabup PAW tersebut, tinggal PDIP saja yang hari ini masih berkutat di alasan fit and proper test, entah sampai kapan selesainya. Kalau kita dari PAN tidak punya kewenangan untuk ikut campur makanisme PDIP. Jadi silahkan rakyat saja yang membeikan penilaian,” pungkasnya.
Rudianto Tjen, selaku salah satu petinggi PDIP saat coba dikonfirmasi terkait berita ini tidak mengangkat panggilan telepon. Serupa dengan itu, Ketua DPC Hanura Arif Parhan juga belum merespon telepon dan pesan Whatsap untuk dikonfirmasi.(red)
