Ketua Fraksi Gerindra Komentari Sikap Bupati Bangka Terkait KIP

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat — Steatment Mulkan selaku Bupati Bangka yang tidak mengizinkan beroperasinya Kapal Hisap Produksi ( KIP ) PT. Timah Persero TBK di perairan laut Matras dan telah dimuat di beberapa media lokal dan nasional mendapatkan tanggapan.

Tanggapan tersebut di sampaikan langsung oleh ketua fraksi Gerindra M. Taufik Karyanto SH. MH kepada awak media di ruang Fraksi Gerindra di Gedung DPRD Kab. Bangka, Senin, (12,11,2019) siang.

Menurut Taufik, apa yang telah disampaikan Bupati Bangka tersebut bukanlah kewenangannya selaku Pimpinan Daerah Kab. Bangka berdasarkan UU Minerba dan UU Pemerintah Daerah.

” Kalau bicara mengeni UU Minerba No. 4 tahun 2009, memang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, contohnya kabupaten punya kewenangan, tapi setelah UU Pemerintah Daerah beberapa kali direvisi yang ada dalam UU No. 23 tahun 2014, itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 bahwa kewenangan terkait energi dan sumber daya alam itu sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten lagi, tapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi” kata Taufik memberikan komentar.

BACA JUGA :  Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan, Aktifitas Pertambangan di Teluk Kelabat Dalam Sementara Dihentikan

Selain itu menurutnya, steatment yang dikeluarkan Mulkan tersebut adalah bentuk ketidak tahuan terkait kewenangan dalam urusan Energi dan Sumber Daya Minineral (ESDM), dari itu Taufik bermaksud meluruskan steatment dan sikap tersebut karena akan berdampak pada kepentingan politik dan sosial masyarakat.

” Prinsipnya mungkin ini ketidak tahuan terkait kewenangan daerah dalam mengurusi ESDM karena sudah tidak jadi kewenangan Kabupaten lagi, dan yang jelas ini harus diluruskan karena jelas ini kewenangan pemerintah Provinsi, dan ada dampak sosial politik dong, ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompol masyarakat disitu” tambah Taufik.

Taufik yang juga berpengalaman sebagai pengacara kawakan sebelum menjabat anggota dewan ini pun turut memberikan pandangan yang menjadi keharusan pemerintah daerah serta regulasi hukum sekaligus juga terhadap sikap pro – kontra masyarakat dan posisi PT. Timah persero Tbk.

BACA JUGA :  Resmikan Kantor DPC PDI-P , Anggota DPR RI, Rudianto Tjen: Gedung Ini Akan Jadi Rumah Aspirasi Rakyat

” Jadi begini, Pemerintah Daerah harus memberikan penjelasan seterang dan sejelas – jelasnya kepada masyarakat terkait keberadaan Kapal Isap Produksi yang ada di perairan Kabupaten Bangka, kalaulah memang Izin Usaha Pertambangan ( IUP) itu sudah diterbitkan sebelum UU Pemerita Daerah di revisi maka di dalam UU itu menjelaskan, haruslah menyesuaikan terhadap UU yang lain, kalau memang pihak perusahaan ( PT. Timah persero Tbk) sudah memiliki izin tersebut ya silahkan, inikan tidak bertentangan dengan hukum” Jelas Taufik. (RAM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.