PPK Dana BUD Kembali Diperiksa Pidsus, Akankah Juga Menyusul Dua Tersangka Lainnya?

Hukum

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat- Setelah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Beasiswa untuk daerah ( BUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka tshun 2016.

Pihak penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Bangka dikabarkan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Imransyah, Kamis (3/10) sejak sore hingga malam.

“Pak Im dari sore tadi hingga malam infonya diperiksa Jaksa. Saat ini sudah hampir pukul 19.00 beliau belum pulang juga,” kata sumber forumkeadilanbabel.com via telepon, Kamis (3/10) malam.

Kabar pemeriksaan terhadap PPK Im ini pun dibenarkan kasi Pidsus Kejari Bangka, Aditia Sulaiman.
” Iya, nih lagi diperiksa. Sebentar lagi akan selesai,” ungkap Aditia via WA nya, Kamis (3/10) malam pukul 18.45 WIB.

Apakah pemeriksaan ini akan mengarah kepada penambahan tersangka? Dikatakan Aditia jika pemeriksaan tersebut belum mengarah ke penambahan tersangka.
” Belum,” ucapnya singkat.

Diketahui sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Kejari Bangka menetapkan dua orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara kasus Beasiswa Utusan Daerah (BUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016.

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

Kedua tersangka itu masing- masing ibu Ros selaku sekretaris panitia pelaksana dan Rifky selaku PPTK pada kegiatan bantuan dana Beasiswa Utusan Daerah (BUD) tahun 2016.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan oleh kasi intel kejari Bangka, Andre SH seizin Kajari Bangka, Jaffry Huway kepada sejumlah wartawan di kantor Kejari Bangka beberapa waktu lalu.

Menurut Andrey peranan di dalam kegiatan ini merupakan  sekretaris kegiatan program beasiswa.

“Maka pada hari ini kita telah menetapkan satu tersangka dan saat ini sedang diperiksa oleh penyidik pidsus dan didampingi pengacaranya. Untuk tersangka sementara ditetapkan sdr R selaku sekretaris kegiatan program beasiswa TA 2016,” ungkap Andre.

Mengenai tersangka kata Andre  tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tersangka tersangka berikutnya karena di dalam penelitian tim penyidik berdasarkan hasil ekspos itu diketahui ada beberapa orang yang keterlibatannya jadi dominan di dalam program.

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

“Dan ini sedang didalami mengenai bukti buktinya itu terkait dengan peranannya apakah bisa kita tingkatkan juga untuk menjadi tersangka,” tandasnya.

Seberapa lama waktu yang dibutuhkan penyidik untuk penetapan tersangka berikutnya? Dikatakan Andre,  dalam waktu secepatnya kemungkinan besar pihaknya akan segera mengumumkan tersangka berikutnya dengan hasil dari kesimpulan tim penyidik.
“Setelah hasil kesimpulan tim penyidik maka secepatnya akan diumumkan tersangka berikutnya,” ungkap Andre.

Seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut? Andre mengatakan jika hasil penelitian sementara kerugian negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan mencapai Rp.649.000.000 pada tahun 2016.

“Jadi nilai uang Rp.649.000.000 itu semestinya ditransfer ke penerima beasiswa pada tahun 2016 namun tidak dilaksanakan sehingga penggunaan uang sebesar itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Nah pada tahun 2017 mereka baru mentransfer sekitar Rp.300 juta. Hal itu kita kategorikan sebagai pengembalian keuangan negara,” beber Andre.

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

Terkait kepastian kerugian keuangan negara ini, kata Andre pihaknya  kemungkinan akan melibatkan auditor auditor guna mendapatkan kepastian jumlah total kerugian negara.

Adapun pasal yang disangkakan menurut Andre itu pertama pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999  tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat1 ke-1 KUHP.

“Jadi kalau kita bicara junto pasal 55  ayat 1 ke-1 berarti kan pelaku tidak sendirian dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 milyar,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.