Terkait Kerjasama dengan Perusahaan Pers, Humas dan Wartawan Kota Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Jakarta-Humas dan Protokol Pemerintah kota Pangkalpinang bersama Insan Pers yang bertugas di Pemkot Pangkalpinang kembali melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Pers Jakarta Pusat, Jumat (06/09/19).

Hasan Rumata menyebutkan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pembelajaran peningkatan kerjasama Pemerintah bersama dengan Insan Pers di Dewan Pers Pemkot Pangkalpinang ingin mendapatkan banyak hal tentang aturan aturan pers didaerah maupun dipusat.

“Kita ingin mendengar sekaligus menanyakan kepada para anggota di Dewan Pers dalam hal kerjasama pemkot dengan perusahaan pers didaerah,” ucapnya

Ia juga mengatakan sejauh mana hingga saat ini perkembangan perusahaan pers di Indonesia. saat ini perusahaan perusahaan pers tumbuh pesat di daerah khususnya di Kota Pangkalpinang.

BACA JUGA :  Syaifuddin Berikan Pencerahan Kepada Mahasiswa Hukum

“Kita harapkan dalam kesempatan ini khususnya Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat yakin bahwa pemerintah dan pers dapat bekerja sama dengan baik. Peran pers sangat penting dalam pembangunan negara terutama untuk memajukan Pemkot Pangkalpinang khususnya dan Provinsi Bangka Belitung pada umumnya,” harapnya

Dalam kesempatan ini salah satu wakil ketua Dewan Pers menjelaskan bahwa saat ini kehidupan dan penghasilan wartawan belum mendapatkan penghasilan yang sesuai upah minimum provinsi (UMP) dan Wartawan yang belum memiliki sertifikasi wartawan dan banyak perusahaan pers belum mendaftarkan perusahaannya di Dewan pers

“Wartawan banyak belum berpenghasilan UMP dan belum memiliki sertifikasi wartawan serta perusahaannya belum terdaftar di Dewan pers,” ungkap Johar

BACA JUGA :  Hasanudin Harap Dengan Dicabutnya Izin PT Pulomas, Pendangkalan Muara Air Kantung Segera Teratasi

Tidak hanya itu saja, ia juga menjelaskan kedepan berharap wartawan dan perusahaan pers bisa memiliki standardisasi dan memiliki penghasilan sesuai aturan berlaku sehingga banyak sekali permasalahan yang terjadi dilapangan.

“Saat ini pers di Indonesia adalah pers paling merdeka di dunia. Kalau dinegeri lain banyak wartawan dipenjara dan didenda karena produk pers tidak sesuai aturan berlaku,” sebutnya

Ia juga meminta kepada awak media untuk mengklarifikasi setiap pemberitaan yang dimuat sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan seorang wartawan dipenjara karena tidak konfirmasi ke narasumber

“Hati-hati jika memuat sebuah produk berita jangan sampai jadi permasalahan sehingga kena undang undang ITE karena tidak konfirmasi dengan narasumber, tapi jika wartawan dan perusahaan pers sudah terdaftar di Dewan pers insyaallah tidak ada permasalahan hukum dan denda,” jelasnya

BACA JUGA :  Kasat Pol Air Babar Tegaskan TI Apung Jangan Coba-coba Masuk Perairan Desa Belo Laut dan Sekitarnya

Ia juga menyebutkan saat ini ada 47 ribu media siber di indonesia, karena begitu mudahnya membuat media siber saat ini sehingga banyak sekali permasalahan yang terjadi karena belum terdaftar di Dewan.

“Siapa pun bisa membuat media siber, tapi banyak yang belum terdaftar makanya saat ini banyak sekali orang mengaku sebagai wartawan tapi belum terdaftar di Dewan pers,” pungkasnya. (Yuko)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.