Gugatan DY Ditolak Majelis Hakim

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Sidang gugatan Deddy Yulianto berkenaan dengan surat rekomendasi pengajuan Pergantian Antar Waktu yang disampaikan DPRD Babel ke Kemendagri, berlanjut pada pembacaan keputusan.

Hasilnya, gugatan Wakil Ketua DPRD Babel aktif itu dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Kamis (5/9).

Dari tiga poin putusan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis Corry Oktarina, dua poin menyebutkan penolakan gugatan penggugat terhadap tergugat satu Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya sebagai tergugat 1 dan tergugat dua Gubernur Babel Erzaldi Rosman sebagai tergugat 2.

Demikian disampaikan oleh kuasa hukum para tergugat, baik kuasa tergugat 1 Topan Mandela dan kuasa hukum tergugat dua, Jhohan Adhi Ferdian dari Jhohan & Suwanto Lawfirm, di salah satu cafe di Pangkalpinang, Kamis (5/9) malam.

BACA JUGA :  Soroti Lelang Jabatan Kadis PUPR Babel, Zainuddin Pay: "Berdayakan Putra Daerah Babel yang Mumpuni"

Disampaikan Kuasa Hukum Tergugat Dua, Jhohan Adhi Ferdian, bahwa kliennya sudah bertindak sesuai aturan yang berlaku untuk mengeluarkan objek yang menjadi gugatan penggugat. “Artinya mekanisme itu sudah ditempuh baik di internal partai, kemudian diteruskan ke DPRD,” katanya.

Jhohan menambahkan, dari tiga poin yang dibacakan majelis hakim, dua poin yang menyatakan menolak kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara persidangan sebesar Rp600 ribu lebih. Atas keputusan tersebut majelis hakim juga memberi kesempatan untuk penggugat melakukan upaya hukum lainnya atau tidak.

“Artinya kami serahkan pihak penggugat untuk melakukan banding atau tidak, itu hak mereka yang diberikan oleh Undang-undang. Atau kita menunggu inkrah sama-sama. Namun ini prestasi bagi kami karena dalil kita kuat,” pungkasnya.

BACA JUGA :  TNI AL Lanal Babel Kembali Laksanakan Serbuan Vaksinasi ke Mts Al Istiqomah

Senada, Topan Mandela selaku kuasa tergugat 1 menuturkan, bahwa setiap dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat lewat kuasa hukumnya dalam petitum itu menyatakan bahwa surat penyampaian Pergantian Antarwaktu penggugat yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Babel itu tidak cacat hukum. (Yuko)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.