Maraknya Penyelewengan BBM Subsidi di Babel, Komisi V DPR RI Ini Minta KPK Turun Tangan

Hukum

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Maraknya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Bangka Belitung seperti pengerit dan juga penangkapan 5 kapal oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla)  RI mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI. Bahkan menurut Ir H Bambang Haryo Soekartono,  anggota Komisi V DPR RI justru telah terjadi kolusi antara oknum pihak Pertamina Bangka dengan pengerit.

“BBM subsidi itu untuk kepentingan transportasi logistik bukan disalahgunakan oleh pengerit yang jumlahnya ribuan di Pulau Bangka. Jadi ini Kementerian ESDM jangan diam saja.  Banyak sekali pengerit yang memberikan BBM ke industri sehingga transportasi kesulitan. Kalau kesulitan dapat BBM maka penyaluran logistik terhadap ekonomi terganggu atau mengecil,” ungkap Ir H Bambang Haryo Soekartono, kepada awak media di Pangkalpinang, Jum’at (30/8).

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

Politisi partai Gerindra yang juga menyoroti Jembatan Emas ini menyebutkan jika ada kolusi atau persengkongkolan antara pihak Pertamina dengan pengerit.

“Ada kolusi Pertamina dalam permasalahan ini.  KPK harus turun untuk menyelidiki permasalahan ini. Tangkap, ada kolusi,  tidak hanya OTT, tapi kolusi yang jelas-jelas di depan mata. Ada ribuan pengerit yang mendapatkan pasokan BBM yang mengalahkan angkutan logistik,” sebutnya.

Jika keadaan ini terus didiamkan, kata Bambang,  dikhawatirkan seluruh wilayah di Pulau Bangka ekonominya akan lumpuh total.

“BBM subsidi itu saya jelaskan bukan untuk industri tapi untuk angkutan logistik. Jikalau truk-truk logistik tidak jalan, maka akan lumpuh total apalagi kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Harus tangkap kepala Pertamina yang ada disini (Bangka),  bila perlu dirutnya yang harus bertanggungjawab. Karena semua itu atas nama Pertamina, walaupun swasta juga atas nama Pertamina. Jadi tangkap semua agar tidak merugikan semua termasuk masyarakat yang susah mengantri BBM,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

Disebutkan Bambang,  peruntukan BBM bersubsidi memang sudah jelas aturannya. Jika untuk industri sudah ada jatah tersendiri.

“Bahan bakar subsidi hanya 15 persen dari total migas kita.  Bayangkan, impor solar kita itu hanya 15 persen. Jadi kenapa harus dibatasi?  Itu dampaknya solar yang hanya kecil dan migas tidak lebih kecil 3 persen dari total impor,  kenapa harus dibatasi. Ini gak terlalu berdampak terhadap pengeluaran biaya untuk negara. Tapi dampak pendapatan negara solar subsidi untuk transportasi logistik bisa menaikkan semua ekonomi kita, ” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Deny Nugroho, selaku Sales Eksekutif Pertamina Pangkalbalam saat dikonfirmasi terkait pernyataan ada kolusi dari Pertamina dengan oknum pengerit belum merespon upaya konfirmasi dari awak media. (Red)

BACA JUGA :  Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.