Bupati Bangka: Komitmen dan Semangat Kolaboratif, Kunci Wujudkan Pembangunan Terbaik untuk Kesejahteraan Masyarakat

Seremonial
Bupati Bangka, Mulkan SH, MH

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan dokumen kinerja pembangunan berkualitas. Komitmen ini juga di bangun dengan merancang semangat kolaboratif antar sektor dan antar kelembagaan. Prinsip kinerja pembangunan tersebut dituangkan dalam upaya untuk meraih predikat maksimal untuk mencapai 5 (lima) komponen utama kinerja pembangunan yaitu kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bangka menyelenggarakan kegiatan Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat tanggal 24 Agustus 2019 yang dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Bangka. Secara substantif, kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang strategis dan prioritas untuk memecahkan persoalan mendasar pembangunan di Kabupaten Bangka yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Acara pembukaan kegiatan Pra Evaluasi SAKIP ini dihadiri oleh Bupati Bangka, Wakil Bupati Bangka dan Sekda Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Bangka, Mulkan, SH,MH, menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap perbaikan kinerja. “ Kehadiran saya, Pak Wabup dan Sekda menunjukkan betapa pentingnya kegiatan ini. Saya sangat berharap agar kita menunjukkan kesungguhan dalam penyusunan dan implementasi SAKIP di Kabupaten Bangka.” kata Mulkan.

Selanjutnya Mulkan menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka perlu melakukan lompatan besar dalam mendesain kebijakan dan program di balik keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan betul-betul efektif menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada saat ini serta pada masa mendatang.

Kegiatan pra evaluasi SAKIP ini menghadirkan Kamaruddin Rini Selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan I (satu) Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kamaruddin menyatakan bahwa seluruh kepala OPD Kabupaten Bangka perlu berorientasi pada “Collaborrative Governance”. “Misalnya dalam memcahkan permasalahan kemiskinan perlu ada kerja sama dan kejelasan pembagian peran OPD dalam merumuskan dan melaksanakan program. Sehingga pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangka bisa tuntas” Ujar Kamaruddin.

Penerapan pemerintahan kolaboratif di Kabupaten Bangka merupakan bagian dari upaya dalam menerapkan desain perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh OPD untuk memecahkan fokus pembangunan strategik serta melibatkan kelembagaan pada tingkat pemerintah pusat. Upaya itu perlu dilakukan untuk mengevaluasicapaian hasil yang telah kita lakukan pada saat ini,serta masukan konstruktif untuk penyempurnaan kinerja dalam implementasi SAKIP Pemkab Bangka pada masa mendatang, sehingga rekomendasi untuk perbaikan tersebut dapat menghasilkan lompatan kinerja yang maksimal dalam menempatkan posisi Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten terbaik dalam mendesain pembangunan daerah.

Pernyataan Kamaruddin ini didukung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto, yang dalam paparannya menyampaikan bahwa capaian berbagai prestasi pembangunan terbaik di level pemerintah provinsi dan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama ini tidak lepas dari intervensi kebijakan lintas sektoral dan peran kelembagaan yang kuat dalam struktur organisasi perangkat daerah. “Jika dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan bidang bidang reformasi birokrasi misalnya, Kabupaten Bangka mampu melakukan lompatan nilai yang sanagat tinggi dalam raihan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut bahkan diatas peningkatan rata-rata nasional. Hal ini tidak mungkin dicapai tanpa dukungan semua pihak, mulai dari komitmen Bupati selaku kepala daerah sampai dengan seluruh jajaran level birokrasi di Kabupaten Bangka” Ujar Pan Budi Marwoto.

Selanjutnya Pan Budi juga mengingatkan bahwa kinerja pembangunan bukan hanya ditentukan oleh penyusunan dokumen SAKIP yang berkualitas namun yang lebih mendasar adalah implementasi dari konsep akuntabilitas kinerja yang sudah disusun untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. “Kemampuan penerapan manajemen kinerja dilakukan untuk mengantisipasi tingginya tuntutan dinamika masyarakat karenadampak psikologis perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi secara masif. oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus cepat bergerak melakukan perubahan besar untuk merespon perubahan tersebut yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelayanan publik dan pembangunan inklusif.” pungkas Pan Budi. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.