Apresiasi Keputusan Bupati, Birokrat Senior Ini Sekaligus Ingatkan Babar Terlambat Dalam Kegiatan

Lokal

 

BupatiĀ Bangka Barat, Markus, SH saat melantik ulang 10 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bangka Barat, Rabu (12/6)

FORUMKEADILANBABEL.COM, MUNTOK, — Langkah keputusan Bupati Bangka Barat, Markus, SH yang melantik ulang 10 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bangka Barat, mendapat apresiasi dari sejumlah birokrat senior.

Tak terkecuali Noviar Ishak, mantan pejabat kabupaten ini yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR provinsi Bangka Belitung.

Menanggapi pemberitaan yang berkembang, Noviar menanggapi positif keputusan tegas yang diambik Markus setelah mendapat instruksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melantik ulang 10 pejabat eselon era Bupati Parhan Ali sesuai rekomendasi KASN.

“Itu memang kewenangan bupati sebagai pembina kepegawaian (ASN) di kabupaten. Beliau menjalankan rekomendasi KASN dan memperbaiki yang salah,” ujar Noviar melalui pesan WA kepada Forumkeadilanbabel.com, Rabu, (12/6/2019).

BACA JUGA :  Fraksi Partai Demokrat Sebut Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Dapat Dijadikan Koreksi dan Evaluasi

Hanya saja Noviar juga menyarankan, rekomendasi Komisi ASN harus disebutkan alasan yang jelas sehingga transparan dan tidak menimbulkan tanda tanya.

Hal yang lain menyangkut persoalan Bangka Barat kata Noviar, banyak kegiatan OPD yang terkesan terlambat dilaksanakan.

“Seperti lelang yang waktunya terlambat dilaksanakan, dijadikan alasan waktu mepet. Imbasnya dana DAK, limitnya bulan Juli progress keuangan minimum sudah 30 persen. Kalau tidak terserap ini akan jadi beban APBD,” kata Noviar seraya menghimbau kepala OPD dan pembantu bupati harus aktif memberikan masukan kepada kepala daerah.

Berbeda dengan kabupaten lain, jebolan alumni Teknik Sipil Universitas Indonesia ini mengaku, Kabupaten Bangka Barat tahun ini agak memprihatinkan.

BACA JUGA :  Gubernur Erzaldi Salurkan Langsung Bantuan Beras PPKM 2021 ke Warga Bangka Selatan

“Kasus Bangka Barat memang agak beda, banyak terlambat. Untuk hal ini bisa dikomunikasikan dengan pusat untuk dikecualikan. Karena kasus meninggalnya Pak Parhan kurang cepat gerakannya,” ujar pejabat yang juga kelahiran Muntok yang menaruh perhatian terhadap solusi banjir di Muntok yang setiap tahun terjadi. (Rudy).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.