Terkait Usulan Diskresi, DPRD Babel Audiensi ke Kementerian Dalam Negeri RI

Advetorial
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Babel) dalam waktu dekat berencana akan melakukan kunjungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) guna membahas usulan diskresi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya kepada sejumlah media di gedung DPRD Babel, Rabu (22/05). Menurut Didit dalam waktu dekat dirinya bersama ketua komisi, serta Tim Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) akan beraudiensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

“Saat audiensi nanti, kami akan berkoordinasi dengan Otoda Mendagri RI terkait keinginan Gubernur Babel melakukan diskresi terhadap beberapa kebijakan karena belum disahkan Perda RZWP3K,” ungkapnya.

Didit juga mengungkapkan jika Gubernur Babel, Erzaldi Rosman memiliki hak untuk melakukan diskresi terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, namun menurutnya tergantung Kemendagri RI mengijinkan  atau tidak.

” Diskresi itu memang hak Gubernur dan kita tidak bisa melarangnya karena ini berpengaruh terhadap investasi. Tujuan kita audiensi dengan Mendagri RI hanya untuk berkoordinasi sejauh mana dampaknya untuk peraturan daerah dan pemerintah daerah,” tandasnya.

Untuk Perda RZWP3K diakui Didit memang belum selesai karena masih banyak permasalahan yang belum terangkum, sehingga DPRD Babel harus secara detail membahasnya agar nanti setelah disahkannya Perda RZWP3K, tidak saling menyalahkan karena kepentingan semua pihak harus diakomodir.

” Untuk itu saya minta kepada teman-teman Pansus turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung persoalan di Kabupaten, apakah seperti yang diungkapkan atau tidak, karena jika persoalan tersebut sudah sinkron, maka tidak akan rumit lagi. Maka itu, lambannya penyelesaian Perda ini jangan membuat kita saling menyalahkan. Ini momentum kita agar bersama menyelesaikannya tanpa meninggalkan aturan dan menghilangkan keinginan publik. Karena semuanya harus diakomodir agar disini tidak ada yang disalahkan,” pungkasnya. (Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.