DPRD Bangka Soroti Persoalan Pencairan Biaya Utusan Daerah Kepada Sejumlah Mahasiswa

Advetorial
Magrizan

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Program biaya utusan daerah (BUD) yang sampai saat ini belum tuntas diterima oleh sejumlah mahasiswa mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka.

Magrizan dari fraksi Hanura yang juga merangkap anggota komisi I DPRD Bangka menyayangkan hal tersebut.

Menurut Magrizan, mahasiswa atau anak-anak yang ikut program BUD(biaya utusan daerah) tahun 2016 khusus di STPN (Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional) yang berjumlah sebelas orang ini sudah menyelesaikan study dalam satu tahun dan dapat bantuan biaya hidup atau operasional dari pemkab Bangka sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah ) per/mahasiswa.

“Namun anehnya ketika selesai menjalankan studynya dan sudah berkiprah di masyarkat. Bantuan yang diterima dari pemkab Bangka tersebut tidak sesuia dengan apa yang sudah mereka tandatangani sebelumnya,” ungkapnya, Senin (20/5/2019).

Magrizan mencontohkan seperti misalnya, mereka sudah tandatangani pencairan dana keseluruhan dan dari pihak OPD terkait dalam hal ini dinas Pendidikan kabupaten Bangka mencairkannya secara bertahap namun begitu selesai pendidikan para mahaiswa tidak utuh menerima bantuan tersebut diperkirakan hanya 50 persen saja yang di terima oleh mereka.

“Kami menduga ada kejanggalan di sini, apakah masalah administrasinya atau apa yang jelas kami tidak campur terlalu jauh,” aku nya.

Dia pun meminta permasalahan ini harus segera diselesaikan bahkan menurutnya mahasiswa sudah beberapa kali mencari kejelasan tentang hak mereka baik itu ke eksekutip dan ke dinas terkait.

“Namun sampai kemarin tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya mereka minta bantuan kami dan mengadukan permasalahan tersebut. Kami selaku wakil rakyat terus terang prihatin tentang masalah ini,” tandas Magrizan.

Yang jelas kata dia, pihaknya hanya melaksanakan tugas kepengawasan serta mengklarifikasi saja dan seusai lebaran dia berjanji akan memanggil dinas pendidikan terkait hal tersebut.

“Kami baru tahu minggu kemarin sementara kejadianya dari tahun 2017 lalu belum ada tanggapan dari pemerintah daerah dab OPD terkait dan hal seperti ini dikuatirkan akan merusak citra pendidikan kita.
Bahkan kita akan mengecek semua program beasiswa sebelum dan sesudahnya apakah ada kejadian yang sama seperti ini,” pungkasnya. (Ad)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.