Kemenkumham Melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gelar Sosialisasi PNBP

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Sosialisasi Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Ham RI.Giat berlangsung di aula lantai dua gedung Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkalpinang, Rabu 15/05/19.

Hadir dalam kegiatan tersebut
Kasi Tehnologi dan Informasi kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Markus Lenggo R, Kasubsi tekhnologi informasi/humas, Iqbal Rifai dan peserta sosialisasi dari para Korporasi.

Dalam sosialisai yang disampaikan oleh Narasumber Markus lenggo R
mengatakan defenisi PNBP yang tertuang dalam UU NO.9 THN 2018 TTG PNBP.

Dasar Hukum PNBP Kemenkumham Penganti Peraturan lama PP
NO.45 Tahun 2014 , PP NO.45 Tahun 2016 ke Peraturan Baru PP.NO. 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Ham yang diundangkan pada tanggal 18 April 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2019.

BACA JUGA :  Tingkatkan Penghasilan Keluarga, Warga Desa Sungai Padang Manfaatkan Lahan Kosong Tanam Toga dan Sayur-Mayur

Markus Lenggo R lebih lanjut menyampaikan dalam sosialiasi tersebut atas seizin Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Mas Arie Yuliansyah Dwi Putra mengatakan, penerimaan Objek PNBP Kemenkumham meliputi Pelayanan Jasa Hukum, Pendidikan dan latihan, Pelayanan keimigrasian, Pelayanan kekayaan intelektual, Pelayanan Kesehatan.

“Dan pelayanan kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan,” ucapnya.

Markus juga menjelaskan kegiatan ini diselengarakan guna memberikan dan menyampaikan informasi kepada peserta sosialiasi tentang , jasa aturan hukum, tujuan PNBP , SOP penerimaan dan penyerahan PNBP , dan informasi lainnya.

Markus menjelaskan lagi, Objek penerimaan PNBP Ditjen Imigrasi diataranya, Dokumen Perjalan RI( Paspor biasa 48 halaman, Paspor 48 halaman Elektronik, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, WNA dan layanan Percepatan Paspor Selesai). Visa meliputi ( Visa kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Persetujuan Visa Direktur Jendral Imigrasi). Izin meliputi ( Izin kunjungan, izin Tinggal Terbatas, izin Tetap, izin Masuk kembali/ Re -Entry Permint). keimigrasian, PNBP Keimigrasian lainnya meliputi ( Biaya beban, Smart Card, kartu Perjalanan Penisnis Asia Pasific Ekonomic Cooperation KPP APEC/ APEC Business Travel Card/ABTC, Fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda/ Afidavit, surat keterangan Keimigrasian),” Ungkapnya

BACA JUGA :  Erzaldi Harap Pemprov dan DPRD Bersinergi Sukseskan 4 Raperda

Markus mengigatkan kepada Penjamin OA(Orang Asing) dalam Pasal 1 angka 26 UU 6/2011 Pasal 63 ayat(1), ayat(2), ayat(3). Pasal 118 UU 6/2011 diantaranya agar bertangung jawab atas keberadaan maupun kegiatan OA (Orang Asing) yang dijamin selama tinggal di wilaysh Indonesia berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat.

“Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan OA (Orang Asing) dari wil Indonesia yang dijaminnya apabila yang bersangkutan, Habis masa berlaku Intalnya, dikenai TAK berupa Deportasi bagi penjamin,” beber Markus.

Bilamana terang Markus , setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, atau tidak mematuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2),dan ayat (3).

BACA JUGA :  Hadiri Rapat Paripurna HUT Kota Pangkalpinang, Molen dan Wawako Serta Forkopimda Diiringi Rebana dan Selawatan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,” ucapnya pelan namun memberi pesan tegas. (Ibrahim)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.