KEBERADAAN KANDANG SAPI, TUAI PROTES KERAS WARGA SUKADAMAI

Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Toboali – Bau tak sedap yang menyengat akibat keberadaan kandang sapi di tengah tengah pemukiman warga RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendapat keluhan dan protes keras berupa penolakan dari warga sekitar adanya bangunan yang digunakan untuk beternak sapi, Kamis (4/4/19).

Keluhan dan protes keras warga sekitar hingga ke SD Negeri Sukadamai, lantaran keberadaan kandang sapi ini diduga telah mencemari lingkungan sekitar kandang tersebut.

Saat awak media ini mendatangi warga yang merasakan dampaknya secara langsung mengungkapkan adanya kadang sapi di tengah tengah pemukiman membuat warga sekitar tak merasa nyaman.

“Seharusnya pengelola peka dan memperhatikan limbah dari kotoran sapi yang merugikan orang lain tentunya tempatnya juga tidak di tengah tengah kampung atau di pemukiman penduduk ,” ungkapnya kesal.

Keberadaan kandang sapi yang meresahkan warga Sukadamai

Parahnya lagi kata warga bila turun hujan airnya mengalir kemana mana hingga mengeluarkan aroma bau tak sedap sehingga sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

“Kami tidak melarang keberadaan bangunan ini sepanjang tidak menganggu,” ujarnya.

Keluhan serupa juga dilontarkan Sulastri warga lainnya yang rumahnya juga tidak jauh dari kandang sapi tersebut.

“Kalau sapinya lagi banyak minta ampunlah. Aroma bau busuk, pesing hingga suara bising sapi sapi. Pokoknya sudah sangat menganggu, kami minta pengelola memperhatikan limbah kotoran sapinya terutama pada saat musim hujan, sebab kalau kotoran sapi terbawa air masuk hingga ke pekarangan rumah warga,” kata Sulastri.

Sementara itu, lurah Tanjung Ketapang Fandi, SE mengaku belum mendapat laporan atas keluhan warganya terkait keberadaan ternakan sapi di wilayahnya.

“Sejak saya menjabat lurah, hingga saat ini belum ada warga melaporkan dan mengeluhkan hal tersebut, namun bila mau membuka suatu usaha seharusnya tetap memperhatikan dampak lingkungan sekitarnya. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan dengan istilah enak di pengusaha tidak enak di warga, semua itu harus ada mekanismenya,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/4).

Ditambahkannya lagi, bila usaha itu dibangun maka harus ada rekom dari pemerintah setempat dan tentunya pihak pihak terkait tetap melakukan survei tempat tidak asal mengeluarkan izin.

“Terkait keluhan warga dan protes mereka, kami menunggu laporan secara tertulis dari masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut, yang diketahui oleh RT dan RW agar ada dasar untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalah yang ada,” pungkas Lurah Tanjung Ketapang, Fandi.

Ibrahim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.