Gegara Dituding Penghianat, LKPI Akan Tempuh Jalur Hukum

Hukum

 

Salah satu PIP dalam kegiatan penambangan di perairan Romodong yang mendapat penolakan dari para pendemo

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Direktur Lembaga Kelautan Dan Perikanan Indonesia ( LKPI ) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Muh. Risal, melontarkan pernyataan bahwa LKPI merupakan lembaga yang pro akan pembangunan. Oleh karenanya, menyikapi adanya tudingan LKPI Pengkhianat nelayan, dirinya atas nama lembaga mengatakan akan melanjutkan hal tersebut ke ranah hukum. Sebab menurutnya hal tersebut sudah jelas mencoreng nama baik LKPI.

Demikian disampaikan M.Risal kepada sejumlah wartawan, di warung kopi Kongdjie Semabung Pangkalpinang, Rabu (20/3).

Aksi demo yang dilakukan oleh kelompok nelayan, yang mengatas namakan nelayan Kabupaten Bangka serta Bangka Barat (Babar) di halaman kantor UPLB PT Timah Belinyu Senin (18/3), yang menuntut pemberhentian kegiatan penambangan yang dilakukan PIP di perairan Romodong menuai pernyataan keras dari pihak LKPI.

Direktur LKPI Prov. Kep. Babel, Muh. Risal

 

Muh. Risal selaku Direktur LKPI Babel menyampaikan bahwa kegiatan penambangan PIP itu legal serta murni dari kegiatan masyarakat itu sendiri.

“Bahkan kami sangat mendukung adanya pembangunan kesejahteraan ekonomi rakyat dan tidak benar lembaga LKPI digunakan untuk kegiatan tambang,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, LKPI bukan saja berbicara masalah Nelayan melainkan semua yang terkait tentang kelautan.

“LKPI lembaga kelautan Perikanan Indonesia) tidak hanya mengurusi nelayan akan tetapi mengurusi semua warga pesisir umumnya di Bangka Belitung, artinya potensi-potensi yang ada di laut. Termasuk timah juga hasil laut, harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan. LKPI berusaha menjembatani apa yang menjadi keinginan dan keluhan masyarakat bagaimana cara mengelola laut dengan cara baik dan benar,” terangnya panjang lebar.

Dia menegaskan pihaknya pro pada pembangunan termasuk kegiatan penambangan PIP secara legal yang mensejahterakan penduduk setempat.

“Kami ini pro akan pembangunan, termasuk soal kegiatan penambangan oleh PIP yang jelas-jelas ini legal. Itu sembilan puluh persen yang bekerja adalah warga Romodong, mereka minta bantuan dijembatani oleh lembaga ini, jadi sekali lagi tidak benar kalau LKPI yang menambang,” tegasnya.

Terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan LKPI Pengkhianat nelayan, serta keterangan dari salah seorang koordinator pendemo, Senin (18/3) kemarin yang mengatakan LKPI sebagai dalang dalam pertambangan, menurut M. Risal hal tersebut sangat disesalkan.

“Itu yang kita sesalkan kenapa menyampaikan hal hal yang tidak berdasar, terkesan menyudutkan dan kami anggap tindakan tersebut mencemarkan nama baik LKPI. Kami mengecam pernyataan tersebut, dan kami berencana membawanya ke ranah hukum. Kami minta pertanggung jawaban perkataan yang menyatakan kami pengkhianat,” sesalnya.

Menurutnya kegiatan masyarakat di Romodong yang dipersoalkan dalam aksi demo kemarin itu sangat keliru.

“Sebab aktivitas yang dilakukan masyarakat Romodong justru mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Romodong itu sendiri,” tutupnya. (Ibrahim)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.