PN Pangkalpinang Siap Menjaga Wibawa Hukum dan Menegakkan Keadilan tanpa Intervensi dari Pihak Manapun.

Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1B Pangkalpinang mengelar Acara “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) 2019.”

Giat yang berlangsung di ruang gedung Pengadilan Negeri (PN) TIPIKOR Pangkalpinang. Kamis (21/2/19) sekira pukul 09.00 WIB.

 

Kegiatan diisi dengan pembacaan deklarasi WBK dan penanda tanganan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dalam mewujudkan lingkungan internal di Institusi yang bersih serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi & nepotisme (KKN) yang dibuktikan oleh pihak Pengadilan Negeri Kelas 1B Pangkalpinang.

 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Pangkalpinang, I Nyoman Wiguna, SH.,MH beserta para pejabat hakim lainnya termasuk para pegawai di lingkungan instansi PN Tipikor hadir memenuhi ruangan acara. Juga turut hadir kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, RM Prio Agung SH MH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Agama, perwakilan Kapolres Pangkalpinang, perwakilan Dandim 0413 Bangka, juga perwakilan Wali Kota Pangkalpinang dan  Ketua DPRD Kota Pangkalpinang diwakili, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pangkalpinang serta para perwakilan Forpimda jajaran wilayah Kota Pangkalpinang dan Insan Pers.

 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Pangkalpinang, I Nyoman Wiguna SH MH dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Pembangunan Zona Integritas itu tak lain sebagai bentuk komitmen pihaknya yakni institusi Pengadilan Negeri Kelas 1B Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan lingkungan pengadilan setempat wilayah Bebas Korupsi ( WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bersih dari korupsi.

“Kegaitan ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa didalam wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak ada yang bisa ditutupi dan disembunyikan. Sebab didalam wilayah Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang zona anti korupsi yang artinya tidak melayani hal-hal yang berbau korupsi,” sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, agar bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tidak ada hal-hal yang menjadi praktik yang berbau korupsi di wilayah lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

“Untuk mewujudkan hal tersebut. Kami menerapkan sistem pelayanan satu pintu dimana setiap pelaporan atau pengaduan dijadikan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan diberlakukannya sistem yang dulunya belum ada batas ruangan sehingga masyarakat bebas berlalu lalang. Saat ini dan kedepannya telah diberlakukan atau diterapkan pagar teralis pembatas dan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk informasi publik hal ini diterapkan dalam upaya terhindar dari korupsi,” terangnya.

I Nyoman Wiguna juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang siap menjaga wibawa hukum dan menegakkan keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat dan seluruh staker holder instansi yang ada, khususnya untuk mengawasi, melihat dan memantau kinerja pegawai yang ada di PN  Pangkalpinang. Kami harus mampu menciptakan PN Pangkalpinang lebih mengedepankan supervisi hukum, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan memberikan pelayanan yang baik serta kepastian hukum yang memuaskan bagi masyarakat yang mencari keadilan”, tegasnya.

(IBRAHIM)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.