Kursi Wakil Bupati Bangka Barat dan Kepiawaian Bupati Markus

Opini

 

OPINI

Oleh : Dr. Ibrahim, M.Si
(Pengamat Politik/Dosen Ilmu Politik UBB)

“…saya optimistik bahwa bupati akan menggunakan perannya secara cantik,”

 

Dr. Ibrahim, M.Si Pengamat Politik/Dosen Ilmu Politik UBB

PENGISIAN posisi Wakil Bupati bukan soal hak individual, melainkan hak publik. Bagaimanapun kita tidak ingin melihat polemik pengisian wakil bupati di Bangka Tengah berpindah ke Bangka Barat. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah berlarut-larut dengan berbagai pro dan kontranya, pengisian Wakil Bupati Bangka Tengah akhirnya terealisir, namun energi yang tersedot sudah cukup banyak. Tentu saja, urusan yang sebenarnya sederhana dan tidak terlalu rumit ini tidak perlu diputar-putar sedemikian rupa sehingga menyedot emosi publik. Bagaimanapun kita berharap agar kasus Bangka Tengah tidak berpindah ke Bangka Barat. Hemat saya, kursi wakil bupati harus diisi. Ini menyangkut soal hak publik. Secara demokratis kita sudah memiliki perangkat regulasi yang secara tegas mengatur hal ini bahwa dalam hal terjadi kekosongan, dilakukan pengisian. Mekanismenya pun sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan bahwa karena soal yuridis menjadi kendala dalam pengisian ini. Ketika terjadi kekosongan, ada hak publik yang harus ditunaikan, yakni menyangkut soal keberadaan duet kepemimpinan yang utuh.

Secara politis, saya kira prosesnya akan berjalan normatif. Tarik-menarik kepentingan saya kita wajar, namun justru kepiawaian seorang kepala daerah, dalam hal ini Markus sebagai pengganti bupati, harusnya mampu berkomunikasi dengan baik, dengan para parpol pengusung maupun dengan para anggota DPRD yang nantinya akan memilih. Disini saya kira kita menguji kapasitas bupati untuk dapat mengkomunikasikan semua kepentingan yang berbeda. Berlarutnya masalah ini kelak menandakan bahwa bupati tidak bisa memainkan peran mediasi dan jalan tengah diantara semua kepentingan. Saya kira ini ujian mula-mula bagi Bupati Markus. Di balik itu, saya optimistik bahwa bupati akan menggunakan perannya secara cantik karena bagaimanapun tidak baik untuk mengulur-ulur sesuatu yang menjadi hak publik. Jika kita bicara lebih jauh, pada dasarnya ada kebutuhan untuk mempertahankan ritme pemerintahan agar berjalan secara seimbang.Bagaimanapun pengaturan peran bupati dan wakil bupati sudah diatur sedemikian rupa, sehingga keduanya akan saling melengkapi dalam tugas-tugas pemerintahan. Ketiadaan wakil akan menyebabkan roda organisasi berjalan pincang.

Di balik itu, secara sosiologis saya melihat bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat trust publik kepada pemerintahan saat ini, dalam hal ini bupati. Sebagai bupati dari kalangan minoritas, Markus membutuhkan dukungan publik. Fakta bahwa ia mendapatkan limpahan kekuasaan dengan meninggalnya Bupati Parhan idealnya segara ditutupi dengan memperkuat duet kepemimpinan dari elemen politik yang barangkali akan secara kuat mendorong lahirnya kepercayaan publik. Apakah ini penting? Penting, sejauh bahwa Markus berharap dapat membangun kredibilitas di antara fakta dikotomis antara mayoritas dan minoritas di tengah kekuataan publik yang masih seringkali tidak matang memandang identitas. Oleh karena itu, secara sosiologis saya kira Markus membutuhkan figur baru untuk memperkuat trust publik atas kepemimpinannya.

Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal pesaing, potensi kekuatan terbelah, atau apapun itu harusnya tidak mengabaikan fakta bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan dengan dua kekuatan yang saling menyatu. Oleh karena itu, kita mendorong agar Markus disertai parpol pengusungnya dapat segera menuntaskan proses politik ini. (*.*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.