Forumkeadilanbabel.com, Jakarta – Tingginya Harga tiket pesawat udara dari dan ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang maupun Bandara HAS Hanandjoedin Belitung menyebabkan inflasi terbesar bagi perekonomian Bangka Belitung. Hal ini dikhawatirkan berdampak pula menurunnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memberatkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Padahal saat ini Bangka Belitung sedang bersemangat mengembangkan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi mikro ditengah terpuruknya harga komoditi pertanian seperti lada putih, karet dan kelapa sawit.
Inilah yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak Kementerian Perhubungan, Rombongan diterima langsung oleh Maria Kristi Endah Murni selaku Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Rabu, (23/1).
Dalam kesempatan tersebut, ketua DPRD Didit Srigusjaya meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji dan mengupayakan agar maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari dan ke Bangka Belitung seyogyanya dapat menurunkan harga tiket pesawat udara.
“Dampak tiket pesawat yang sangat tinggi ini sangat mempengaruhi ekonomi mikro Bangka Belitung yang ekonomi masyarakatnya sedang lesu akibat rendahnya harga komoditi pertanian. Oleh karena itu kami datang ke Kementerian Perhubungan ini untuk menyuarakan aspirasi dari berbagai pihak masyarakat, mulai dari pelaku industri pariwisata, transportasi serta para UKM,” ungkap Politisi asal Bangka Tengah ini.
Didit berharap Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Udara agar dapat mengkaji ulang dan menghimbau kepada pihak maskapai untuk dapat menurunkan harga tiket pesawat udara dari dan ke Bangka Belitung.
“Kami memaklumi jika tingginya harga saat peak season penumpang, berdasarkan prinsip supply and demand. Namun disaat penumpang sedang sepi seperti saat ini, kok harganya tidak turun-turun, tetap tinggi? Ini ada apa? Makanya kami berjuang dan menyuarakan kepada pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan, sebab kalau dibiarkan harganya terus menerus di level harga batas atas, maka dampaknya adalah menurunnya kunjungan wisatawan ke bangka belitung dan nilai inflasi terus tinggi yang pasti muaranya adalah kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Dan kami tetap berjuang agar hal ini tidak terjadi,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toni Purnama yang mendorong Kementerian Perhubungan agar bijak dalam deregulasi peraturan menteri ini untuk menekan inflasi nasional, khususnya inflasi di Bangka belitung. Dan jangan sampai tingginya harga ini bersumber dari pihak-pihak yang ingin mengambil keutungan yang tidak wajar dengan memanfaatkan situasi penerbangan nasional.
“Kami menyuarakan agar jangan sampai masyarakat menjadi susah akibat tingginya harga tiket pesawat udara ini. Kami membaca dari berbagai media online dan cetak, bahwa Bapak Menteri Perhubungan sedang mengkaji ulang Permenhub 14/2016 terkait batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat udara,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Angkutan Udara sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memperjuangkan hal ini.
“Saat ini kami sedang mengkaji untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi berbagai pihak yaitu pihak maskapai dan operator penerbangan di satu pihak, serta masyarakat sebagai konsumen di pihak lainnya. Tingginya harga tiket ini memang sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai hal sudah kami upayakan kepada berbagai pihak terutama maskapai, untuk menekan tingginya harga tiket ini,” jelasnya.
Maria Kristi pun menambahkan dalam kurun beberapa waktu terakhir, di beberapa rute pihak maskapai sudah menurunkan tarif angkutannya senilai 20-40%. Kementrian Perhubungan pun sudah menghimbau kepada operator bandara, Air Nav serta pihak lain untuk menekan pembiayaan yang berkontribusi terhadap harga tiket.
“Namun itu hanya berkontribusi maksimal 5% dari harga. Sementara sumber komponen utama dalam pembiayaan operasional penerbangan 65%nya adalah harga avtur pesawat dan harga komponen dan suku cadang perawatan pesawat sangat tergantung nilai tukar dollar. Jelas kami ingin menyelesaikan hal ini dengan metode yang win-win solution, artinya di pihak konsumen dan penyedia jasa penerbangan sama-sama memperoleh pelayanan dan keuntungan yang fair, “ tambahnya.
Dalam closing statementnya kepada Kementerian Perhubungan, ketua DPRD Didit Srigusjaya tetap ingin memperjuangkan agar harga tiket ini dapat turun di harga yang wajar.
“Selanjutnya kami akan menyuarakan hal ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar terus tingginya harga tiket ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar,” tutup Didit. (rls).
