Kasus Junaidi Surya Tersangka Kasus Pengrusakan Hutan Lindung Pejem Belinyu Di SP3 Kan? 

Hukum Lokal

 

Sebuah bangunan Villa di kawasan hutan lindung Pejem Belinyu diduga milik Junaidi Surya yang sempat disegel oleh Tim Gakkum LHK beberapa waktu lalu.

Forumkeadilanbabel.com, Babel – Masih ingat dengan kasus penyegelan sebuah bangunan Villa milik Junaidi Surya oknum anggota DPRD Kabupaten Bangka di kawasan hutan lindung Pejem oleh tim Gakkum LHK ? Tidak hanya bangunan Villa yang disegel, oknum anggota dewan kabupaten Bangka itu juga ditetapkan sebagai tersangka, (17/10/2017).

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Seksi III Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Dodi Kurniawan saat itu.

Dodi menyatakan, perkara penyerobotan lahan seluas + 32 hektare (ha) di kawasan Hutan Lindung Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka diduga dikuasai secara illegal oleh seorang oknum anggota Dewan DPRD Kabupaten Bangka.

“Modus yang dilakukan adalah membeli kawasan hutan dengan oknum masyarakat. Selanjutnya dikuasai, lalu memberi upah masyarakat untuk menebang pohon, membersihkan lahan dan dijadikan perkebunan buah-buahan sejak pertengahan 2016 hingga saat ini. Padahal Dinas Kehutanan Babel telah memberi peringatan kepada oknum. Namun, masih tetap melakukan kegiatan perkebunan lahan dilokasi HL tersebut,” tuturnya seperti dikutip di beberapa media.

 

Tim Gakkum LHK lakukan pemeriksaan kembali di TKP guna melengkapi berkas perkara pengrusakan kawasan hutan lindung Pejem beberapa waktu lalu. (Foto: Okezon.com)

 

Menurutnya, kegiatan penebangan liar dan penggunaan kawasan secara tidak sah, dalam kawasan HL ini merupakan tindak pidana dan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan ini sudah merusak kawasan hutan tentunya.

BACA JUGA :  Soal Perkembangan Penanganan Kasus Dugaan Aliran Fee 20 Persen, Kajati Daroe : Tetap Semangat

Kata Dodi, pihak Penyidik Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera telah melakukan proses penyelidikan terhadap salah satu oknum pejabat tinggi daerah di Bangka, karena telah melakukan perusakan hutan yang masih dalam pengawasan Hutan Lindung di Bangka.

“Kegiatan pengrusakan hutan lindung ini awal 2016 dan sampai sekarang masih terjadi, seperti penembangan pohon. Kemudian perusakan hutan yang sudah berlangsung hampir satu tahun,” tukas dia.

Dodi menyebutkan, fakta di lapangan ditemukan bahwa telah berdiri sebuah villa bertingkat dua yang sifatnya permanen dan itu milik oknum pejabat daerah. Maka dalam hal ini proses telah dilalui mulai dari lidik, pulbaket, sampai proses penyelidikan dan saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan tahap I ke Kejati Babel pada 12 Januari 2018 dan sudah dikembalikan berkas perkaranya.

“Dalam hal perkara ini kasus ini diduga keterkaitan pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin. Karena, dalam ketentuan UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila pejabat membiarkan terjadi kerusakan hutan baik sengaja maupun tidak disengaja menyebabkan terjadi kerusakan dapat dikenakan sanksi pidana,” paparnya.

BACA JUGA :  Turnamen Ecofest Festival 2021, Tim Futsal Polman Babel Siap Berkompetisi

Apalagi ada oknum anggota dewan yang melakukan perusakan hutan diindikasikan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 2013 tentang Kehutanan. Di mana setiap orang menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat 5, dengan hukuman maksimal 5 tahun dan atau dengan maksimal 5 miliar.

Dan juga jika melakukan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat dikenakan sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal 1,5 miliar maksimal 5 miliar.

Namun sayangnnya, setahun sudah berlalu perkara kasus tersebut tak kunjung naik ke meja hijau. Bahkan kabarnya sudah di SP3 kan.

“Sudah di SP3 kan karena tak cukup bukti dan kerugian negara sudah dikembalikan,” ungkap Junaidi Surya (JS) tersangka pelaku pengrusakan kawasan hutan lindung Pejem kepada salah satu wartawan di Belinyu, Sabtu (19/1).

Pernyataan dari Junaidi Surya yang menyebutkan jika kasus tersebut telah di SP3 kan kian menjadi sorotan wartawan setelah pihak penyidik Gakkum LHK maupun pihak Kejati Babel selaku JPU belum bersedia memberikan keterangan.

BACA JUGA :  Resmikan Puskesmas Girimaya, Molen : Pelayanannya Bisa Buka 24 Jam

Kepala Seksi III Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Dodi Kurniawan saat dikonfirmasi terkait kabar SP3 tersebut belum bersedia memberikan keterangan secara detail. Dodi hsnya mengatakan jika pihaknya telah bekerja namun yang menentukan kejaksaan selaku penuntut umum.

Kita telah bekerja…yang menentukan kejaksaan selaku penuntut umum. Tidak bisa disampaikan di sini mas. Kalau ketemu di Babel baru kita sampaikan,” jawab Dodi singkat via pesan WA Messenger kepada wartawan, Minggu (20/12019).

Sebaliknya, pihak Kejati Babel melalui kasi penkum kejati Babel, Roy Arland justru menyarankan wartawan menkonfirmasi ke pihak penyidik Gakkum LHK.

“Kalau sdh ditanya dgn Junaidi, coba tanya atau konfirmasi dl dgn tim gakkum kehutanan,” tulis Roy di Group WA wartawan kejati Babel, Sabtu (19/1) malam.

Diketahui Junaidi Surya adalah anggota Dewan Kabupaten Bangka yang masih aktif dari DPC Partai Nasdem Kecamatan Belinyu. Lalu, apakah penghentian kasus ini mungkin karena adanya keterkaitan politik? (Red/FkB)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.