Prof.DR. Haryono Suyono Konsultan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes,PDTT) Republik Indonesia pada kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) yang digelar Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka, jum’at (18/1/2019)
Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya bergerak pada sector usaha dagang saja, tidak hanya untuk warung eceran ataupun tempat memproduksi barang untuk dijual, tetapi juga bisa bergerak di sector jasa, dan kesejahteraan social.
Hal tersebut diungkapkan Prof.DR. Haryono Suyono Konsultan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes,PDTT) Republik Indonesia selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi pemberdayaan masayarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) yang digelar Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka, jum’at (18/1/2019) di ruang bina praja secretariat daerah (Setda) Kabupaten Bangka.
“ Sekarang BUMDes bukan sekedar hanya untuk dagang tetapi juga jasa, dan kesejahteraan social.Jadi mulai sekarang, kalau mau bikin BUMDes, mau bikin toko, Nggak…!!! Bikin BUMDes penitipan anak balita, bikin BUMDes kesehatan, bikin BUMDes pengeolahan sampah dan BUMDes lainnya” ajaknya
Dijelaskannya, terkait BUMDes penitipan balita. BUMDes di sector jasa ini menerima penitipan anak-anak balita yang Ayah bundanya bekerja, dimana sebagian dari biaya BUMDes ini adalah biaya dari jasa penitipan anak balita. Begitupun juga dengan BumDes Kesehatan, unit kesehatan ini bisa buka 24 jam sehari, dalam melayani kebutuhan terkait kesehatan masyarakat desa, seperti tes kesehatan, kebutuhan alat kontrasepsi, kebutuhan obat-obatan ataupun hal lainnya dengan pengelolaan dari para relawan, ataupun karyawan BUMDes yang khusus.
“ Jangan lupakan ikut sertakan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, kalau tidak jadi manajer, jadikan karyawan BUMDes, kalau tidak bisa jadi karyawan, jadikan tukang sapu proyeknya BUMDes, hal ini usaha agar keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, jangan dibiarkan tidak bekerja, kenapa pengentasan pro yang kecil-kecil, karena yang miskin, yang pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 harus dihapuskan, naik menjadi sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 13” pesannya
Sementara itu, Bupati Bangka yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Teddy Sudarsono dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka sejalan dengan hal tersebut, dimana Pemerintah daerah telah mengoptimalkan peran pendamping, baik pendamping dari Kementerian Desa, maupun pendampingan melalui sarjana membangun desa (SMD) yang direkrut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka.
“ Adanya pendampingan ini, guna membantu desa, baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan terhadap APBDes, hal ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara optimal, menuju kea rah yang lebih baik, tentunya dengan melakukan perubahan pola pikir, dan manajemen penyelenggaraan pembangunan desa, dengan keuangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan local yang berskala desa yang bersinergi dengan visi misi Kabupaten Bangka yaitu terwujudnya Bangka yang sejahtera dan mulia” pungkasnya
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Mantan Bupati Bangka Yusroni, Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka Arman Agus, Camat Merawang Rismy Wira Madonnah, Camat Mendobarat Hismunandar, Plt.Camat Belinyu Restu Ing Handayani, serta tamu undangan lainnya. (PB)
