Praktik Dugaan KKN Pelaksanaan Lelang Proyek Jembatan Malik Cs Belitung Jadi Perhatian Kepala BBPJN V Palembang

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Babel – Adanya dugaan praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan tim pokja lelang proyek jembatan Malik Cs di Belitung yang diketuai Joko dengan PPK Yusri mendapat perhatian serius dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang Ir KGS Syaiful Anwar.

Melalui Sekretarisnya, Purwanti mengatakan akan melaporkan permasalahan ini kepada Kepala BBJPN V Palembang. ” Jika memang itu benar ada permainan yang seperti dituduhkan akan saya laporkan kepada kepala balai. Saya minta nama proyek dan siapa-siapa yang menjadi peserta lelang, ” katanya, Jumat (11/1/2019).

Sementara itu, Kasubdit 3 Tipikor Polda Babel, AKBP Slamet Ady Nugoroho dimintai tanggapan menyarankan agar permasalahan ini dilaporkan saja. “Ini kan masih proses lelang jika ada pihak yang dirugikan langsung saja melapor ke Balai di Palembang. Sebaliknya jika memang terjadi suap menyuap laporkan saja ke Polda, ” sarannya, Jumat (11/1/2019).

Terpisah, Wakil Ketua LSM Gebrak Sriwijaya Babel, Dedi Wahyudi mengutuk keras apa yang dilakukan pokja PJN 2 Belitung yang hendak memenangkan salah satu peserta lelang dengan menggugurkan peserta lainnya. ” Ini sudah tidak benar dan ada unsur kesengajaan dari pokja. Saya baru sekali ini mendengar ada dokumen peserta tidak bisa didownload. Jika tidak bisa didownlod harusnya pokja pro aktif menanyakan kepada LPSE dan LKPP. Ini prosedur dan harus dijalankan jangan asal main gugurkan mengingat duit negara taruhannya,” tegasnya.

Dikatakan Dedi, jika diminta dirinya akan mendampingi PT Bina Mulya Lampung melapor ke BBPJN V Palembang. ” Bila perlu saya akan membawa massa dan demo di kantor Balai Palembang. Saya minta Kepala Balai tegas menyelidiki atau menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terhadap pokja, ” pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu peserta lelang, PT Bina Mulya Lampung yang mengaku dirugikan dan dizolimi menuntut agar Pokja diusut oleh pihak penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Untuk diketahui lelang proyek senilai 10 miliar tersebut diikuti oleh 3 peserta.

Sesuai dengan rangking penawar terendah yakni PT Bina Mulya Lampung Rp 9.475.180.000,00, PT Biliton Hero Sukses Cemerlang, Rp 9.530.692.000,00 dan PT Karya Mulya Nugraha, Rp 10.113.935.346,00.

LN, Perwakilan PT Bina Mulya Lampung secara tegas menyatakan ada permainan ‘kotor’ yang dilakukan pokja.

” Pokja ini sudah tidak bener dan tidak profesional. Perusahaan kami yang jelas menguntungkan negara dan dokumen lengkap dengan sengaja digugurkan dengan alasan tidak masuk akal, ” ujar LN.

Dibeberkan LN, adapun permainan kotor pokja terlihat dengan mengatakan dokumen PT Bina Mulya Lampung tidak bisa didownload dan juga tidak menyertakan syarat penawaran harga.

“Saya ini dizolimi oleh pokja. Jelas-jelas saat mengupload dokumen ada bukti resi dari LKPP dan sudah diterima. Kok tiba-tiba disuruh datang dan diguguri. Bahkan saya disuruh datang ke PJN 1 Bangka dan disuruh menandatangani berita acara (BA) kalau perusahaan saya dinyatakan gugur, ” bebernya.

Seharusnya, sambung LN, pihak Pokja tidak boleh main asal gugur tanpa ada keputusan resmi dari LKPP. “Sebelumnya saya sudah tahu siapa yang akan dimenangkan oleh pokja. Tapi namanya kita nyari makan harus berjuang apalagi dokumen kami lengkap dan tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,” kata LN menambahkan ini namanya penzoliman.

Lebih jauh LN mengaku pokja mencari segala cara agar PT Bina Mulya Lampung ini gugur. ” Semua cara dilakukan pokja agar perusahaan kami kalah. Dikatakan kami tidak menyertakan dokumen penawaran dan itu juga dianggap mereka (pokja) gugur. Padahal sistem lelang ini kan daring (online) bisa disusul jika dinyatakan menang, ” sesalnya.

Sebelumnya, LN ada merasa banyak kejanggalan dari semua prilaku pokja dan juga PPK bernama Yusri.

” Saya ini sebelumnya dikabarkan oleh PPK kalau perusahaan gugur dan dokumen berantakan. Lalu keesokan harinya, Rabu (9/1/2019) diundang ke kantor PJN 1 Bangka. Anehnya bukannya undangan klarifikasi malah dinyatakan gugur karena dokumen tidak bisa didownload, ” katanya.

Dengan tidak fairnya pelaksanaan lelang ini, LN yang merasa sangat dirugikan akan mengambil langkah hukum ke depannya. “Saya akan melawan karena saya benar. Permasalahan ini akan saya bawa ke ranah hukum dan pengadilan tata urusan negara (PTUN),” tegasnya.

Terpisah, Yusri, PPK proyek jembatan Malik Belitung saat dikonfirmasikan mengatakan tidak ikut campur dalam urusan lelang. ” Soal dikatakan adanya kecurangan saya tidak tahu dan itu coba tanyakan langsung dengan pokja. Tapi ini jangan direkam, Jumat (11/1/2019) kita ketemu ya, ” katanya melalui sambungan telpon, Rabu malam (9/1/2019).

Sementara itu, Widya selaku anggota pokja mengatakan apa yang terdapat dalam peraturan LKPP tidak dapat dilakukan oleh pokja lantaran perusahaan PT Bina Mulya Lampung tidak ikut menjadi peserta penawar lelang lantaran dalam sistem dokumen tidak terdownload.

” Itu bukan wewenang pokja, silahkan pihak perusahan mengadu ke Pusdatin Pusat. Pokja tidak bisa memfasilitasi karena takut timbul fitnah dikatakan kkn, ” sangkalnya, Kamis (10/1/2019) di kantor PJN 1 Bangka.

Kodra, Kepala PJN 1 Bangka saat dimintai tanggapan seputar pelaksanaan lelang di kantornya mengklaim kalau tim pokja sudah berkerja secara profesional. ” Setahu saya mereka (pokja) berkerja profesional. Soal tidak terdownloadnya silahkan tanya sama pokjanya, ” katanya. (Yk/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.