Lelang Proyek Jembatan Malik CS Belitung , Diduga Kuat Sarat KKN

Hukum Lokal

 

Widya, salah satu anggota Pokja PJPN Belitung ketika ditemui di kantor PJN Babel

FORUMKEADILANBABEL.COM, PANGKALPINANG – Pelaksanaan lelang pemeliharaan berkala Jembatan Malik Cs di Belitung diduga kuat sarat dengan praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Tim Pokja PJPN Belitung diduga sudah mengatur  lelang proyek dengan hendak memenangkan salah satu peserta.

Pokja PJPN 2 Belitung yang diketuai Joko diduga secara massif dan tersistem ingin memenangkan jagoannya dengan berbagai upaya menggagalkan salah satu peserta yang menduduki peringkat 1 dalam penawaran yang dokumennya jelas-jelas lengkap.

 

PT Bina Mulya Lampung peringkat 1 dalam penawaran dalam LPSE Kementerian PU

 

PT Bina Mulya Lampung  dalam LPSE di kementerian PU tertulis sebagai peserta penawaran peringkat 1 dengan penawaran terendah sebesar Rp. 9.475.180.000 jelas jelas mengaku dirugikan dan dizolimi oleh Pokja. Oleh karenanya dia menuntut agar Pokja diusut oleh pihak penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Untuk diketahui lelang proyek senilai 10 miliar tersebut diikuti oleh 3 peserta.

Sesuai dengan rangking penawar terendah yakni PT Bina Mulya Lampung Rp 9.475.180.000,00, PT Biliton Hero Sukses Cemerlang, Rp 9.530.692.000,00 dan PT Karya Mulya Nugraha, Rp 10.113.935.346,00.

 

 

LN, Perwakilan PT Bina Mulya Lampung secara tegas mengungkapkan ada permainan ‘kotor’ yang dilakukan pokja.

” Pokja ini sudah tidak bener dan tidak profesional. Perusahaan kami yang jelas menguntungkan negara dan dokumen lengkap dengan sengaja digugurkan dengan alasan tidak masuk akal, ” ujar LN, Kamis (10/1/2019).

BACA JUGA :  Kolaborasi Panitia Nelayan Matras & PT Timah Membantu Sarana Pendidikan SD di Wilayah Terdampak

Dibeberkan LN, adapun permainan kotor pokja terlihat dengan mengatakan dokumen PT Bina Mulya Lampung tidak bisa didownload dan juga tidak menyertakan syarat penawaran harga.

“Saya ini dizolimi oleh pokja. Jelas-jelas saat mengupload dokumen ada bukti resi dari LKPP dan sudah diterima. Kok tiba-tiba disuruh datang dan diguguri. Bahkan saya disuruh datang ke PJN 1 Bangka dan disuruh menandatangani berita acara (BA) kalau perusahaan saya dinyatakan gugur, ” bebernya.

Seharusnya, sambung LN, pihak Pokja tidak boleh main asal gugur tanpa ada keputusan resmi dari LKPP. “Sebelumnya saya sudah tahu siapa yang akan dimenangkan oleh pokja. Tapi namanya kita nyari makan harus berjuang apalagi dokumen kami lengkap dan tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,” kata LN menambahkan ini namanya penzoliman.

Lebih jauh LN mengaku pokja mencari segala cara agar PT Bina Mulya Lampung ini gugur. ” Semua cara dilakukan pokja agar perusahaan kami kalah. Dikatakan kami tidak menyertakan dokumen penawaran dan itu juga dianggap mereka (pokja) gugur. Padahal sistem lelang ini kan daring (online) bisa disusul jika dinyatakan menang, ” sesalnya.

BACA JUGA :  Alasan Direktur PT. PMM Tak Garap IUP Karena Lock Down, Banjir Komentar Pedas Dari Netizen

Sebelumnya, LN ada merasa banyak kejanggalan dari semua prilaku pokja dan juga PPK bernama Yusri.
” Saya ini sebelumnya dikabarkan oleh PPK kalau perusahaan gugur dan dokumen berantakan. Lalu keesokan harinya, Rabu (9/1/2019) diundang ke kantor PJN 1 Bangka. Anehnya bukannya undangan klarifikasi malah dinyatakan gugur karena dokumen tidak bisa didownload, ” katanya.

Dengan tidak fairnya pelaksanaan lelang ini, LN yang merasa sangat dirugikan akan mengambil langkah hukum ke depannya. “Saya akan melawan karena saya benar. Permasalahan ini akan saya bawa ke ranah hukum dan pengadilan tata urusan negara (PTUN),” tegasnya.

Terpisah, Yusri, PPK proyek jembatan Malik Belitung saat dikonfirmasikan mengatakan tidak ikut campur dalam urusan lelang. ” Soal dikatakan adanya kecurangan saya tidak tahu dan itu coba tanyakan langsung dengan pokja. Tapi ini jangan direkam, Jumat (11/1/2019) kita ketemu ya, ” katanya melalui sambungan telpon, Rabu malam (9/1/2019).

Kodra, Kepala PJN 1 Bangka saat dimintai tanggapan seputar pelaksanaan lelang di kantornya mengklaim kalau tim pokja sudah berkerja secara profesional. ” Setahu saya mereka (pokja) berkerja profesional. Soal tidak terdownloadnya salah satu peserta itu tanyakan langsung ibu Widya,” pinta Kodra.

BACA JUGA :  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka Meminta SE Bupati No : 900/400/SE/BPPKAD-III/2021 Segera Dicabut dan Tunjangan Beban Kerja Di Sejumlah OPD Dihapus

Sementara itu, Widya selaku anggota pokja mengatakan apa yang terdapat dalam peraturan LKPP tidak dapat dilakukan oleh pokja lantaran perusahaan PT Bina Mulya Lampung tidak ikut menjadi peserta penawar lelang lantaran dalam sistem dokumen tidak terdownload.

” Itu bukan wewenang pokja, silahkan pihak perusahan mengadu ke Pusdatin Pusat. Pokja tidak bisa memfasilitasi karena takut timbul fitnah dikatakan kkn, ” sangkalnya, Kamis (10/1/2019) di kantor PJN 1 Bangka.

Terkait dugaan adanya praktek di lelang proyek Kementerian PU Babel ditanggapi secara tegas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Bangka Belitung.

Aditya Warman secara tegas mengatakan jika ada yang merasa dirugikan silahkan membuat laporan ke aparat hukum atau bisa didaftarkan di PTUN.

” Bilamana lelang ada praktik KKN silahkan pihak yang dirugikan menguggat ke PTUN agar
lelang terindikasi KKN itu gagal,” tegas Kajati via sambungan telepon, Kamis (10/1/2019). (Red/FkB)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.