Hak Pilih “Orang Gila”

Lokal Seremonial

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang- ketua komisi pemilihan umum (KPU) kota Pangkalpinang. Penti, menjelaskan di luar sana masih ada yang tidak setuju dengan rencana KPU mendata pemilih dengan gangguan jiwa dan/atau ingatan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA ia menyebutkan pihaknya merasakan jika hal ini sepenuhnya dilatari kecurigaan para pendukung fanatik kedua kubu, bahwa pemilih seperti itu akan diarahkan (oleh petugas KPU) untuk memenangkan Paslon lawan.

“Dalam Putusan MK No. 135/2015 sudah  dinyatakan bahwa gangguan jiwa/ ingatan itu dari sisi waktu/ durasi dapat dibedakan menjadi 2: permanen/kronis dan non-permanen/episodik. Sedang dari sisi kualitas dapat dibedakan mjd 3: ringan, sedang, dan berat,” ungkapnya, Rabu,(26/12)

BACA JUGA :  Apresiasi Kinerja Polres Pangkalpinang Tangkap "Sang Predator", Aliansi Pemuda Pangkalpinang Minta Pelaku Dihukum Seberat-Beratnya!

Ia juga menegaskan dalam Putusan MK itu juga sudah diuraikan bahwa gila hanya salah satu jenis dari abnormalitas mental. Jenis yang lain ada banyak: stress, depresi, cemas, paranoid, latah, fobia, dan fikiran buruk.

“Jenis jenis gangguan ini lah yang tidak banyak dipahami orang. Padahal masing masing tentu memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan maupun kualitasnya,” tegasnya.

 

Ia menuturkan perlu juga dijelaskan bahwa pendataan pemilih itu dilakukan dengan tiga cara mendatangi dari rumah ke rumah. Ditanyakan: berapa anggota keluarga yang sudah punya hak pilih, apa jenis kelaminnya, dan adakah yang penyandang disabilitas.

“Kalau ada, jenis disabilitasnya apa menerima laporan langsung dari masyarakat, yang merasa belum terdaftar, atau sudah terdaftar tapi ada data (nama, tgl lahir, alamat, dll) yang salah, meminta data penghuni panti sosial, Lapas, Rutan, dan sejenisnya, lalu nama nama itu dikroscek sesuai alamat tinggalnya,” ucapnya kepada awak media.

BACA JUGA :  Tender Jetty Desa Sukal Muntok Gagal, Pokja dan PPK Beda Persepsi

 

Dari sini sudah kelihatan, bahwa KPU tidak mendata orang gila yang di jalan jalan. Karena memang bukan begitu prosedur kerjanya. Lagi pula, dalam Putusan MK juga sudah dinyatakan bahwa orang dengan psikosa (gila) yang berciri ciri hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar sebagai pemilih

“Kita ikut aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI, itulah yang akan kami lakukan sebagai penyelenggara Pemilu 2019 nanti,” pungkasnya. (Yuko)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.