Wakil Ketua DPRD Babel Minta Sucofindo Lakukan Veryfikasi Dari Hulu ke Hilir, Turun Ke Lapangan

Hukum Lokal

 

Istimewa

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Terkait informasi dari Sucofindo yang menyebutkan sudah ada beberapa perusahaan Smelter yang telah bergabung untuk dilakukan verifikasi oleh Sucufindo, wakil ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto angkat bicara.

 

Deddy mengatakan jika dirinya meminta Sucifindo tetap konsisten melakukan verifikasi sesuai fakta di lapangan.

“Kami minta Sucofindo tetap konsisten dalam melakukan veryfikasi sesuai fakta lapangan. Jangan merekayasa dokumen atau hanya memverikasi berkas saja. Kami minta Succofindo melakukan verifikasi dari hulu sampai hilir, turun ke lapangan sesuai dengan tugasnya melakukan verifikasi dalam hal pengawasan, pemeriksaan, pengkajian dan pengujian. Kami minta sesuai fakta di lapangan berapa luas IUP nya, berapa unit tambanganya, berapa produksi perharinya. Itu mesti jelas, jangan hanya memverifikasi berkas saja,” tegas Deddy Wilyanto, Kamis (13/12).

BACA JUGA :  Para Santri Iringi Gubernur Tandatangani Prasasti Ponpes Tahfidz Guntur dengan Lantunan Selawat

Wakil ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto

Ditambahkannya, meski pun pemilik IUP sudah mendapat kategori C&C itu hanya masalah perijinan dan legalitas. Namun terkait masalah asal usul pasir timah belum tentu C&C. Untuk itu DPRD meminta asal usul barang mesti jelas, tidak ada lagi laporan IUP bodong,laporan produksi palsu, IUP nya tidak pernah di tambang namun ada kuota export itu sama saja memberikan keterangan palsu dan dapat dipidanakan,” tandasnya.

Selain itu Deddy juga  kembali menegaskan meskipun IUP lautnya luas, IUP  kerjasamanya banyak, namun tidak memiliki KIP dari mana dapat pasir timahnya.

“Succofindo dan Pemerintah Daerah mesti tegas, praktek illegal verifikasi yang tidak sesuai di lapangan mesti di hentikan. Kami minta Gub tidak lagi mengeluarkan rekomendasi RKAB rekayasa. Kami minta seluruh IUP  di umumkan ke masyarakat luas biar masyarakat dapat membantu, mengawasi dan memberikan informasi pemilik IUP melakukan aktifitas atau tidak di IUP yang mereka miliki atau yang di kerjasama kan,” pinta Deddy.

Sebab kata Deddy, dewan melihat dalam pengajuan surat pengajuan export oleh Smelter masih ada IUP yang hanya luasnya 10 ha, tidak ada IUP kerjasamanya, bahkan IUP tersebut tidak pernah di lakukan exploitasi namun dapat kuota export.

BACA JUGA :  Hindari Diskualifikasi, Datang Jangan Terlambat dan Siapkan Perangkat Kerja

“Ini kan sama saja akal akalan, ini sama saja memebuat laporan RKAB fiktif atau RKAB rekayasa, Gub Babel diminta tegas dan konsisiten membenahi corat marit pertambangan di Babel ini, bukan rahasia umum lagi selama ini 70 % Smelter di Babel membuat laporan palsu dan fiktif untuk mengajukan surat persetujuan export, bahkan ironisnya rekomendasi RKAB rekayasa tersebut justru ditandatangan Gub,” pungkasnya. (Red/FkB)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.