Sidang Tripatit Antara Perwakilan Bangka Pos dengan Pihak Aditya Warman Terus Berlanjut

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Perkara perselisihan ketenagakerjaan yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara  Adityawarman selaku karyawan dengan  perusahaan media ternama Bangka Pos dibawah manajemen PT Bangka Media Grafika (BMG) di Bangka Belitung terus berlanjut.

Senin (10/12) pagi tadi, kedua belah pihak mengikuti sidang ke-2  tripatit yang dimediasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang.

Sidang ke-2 tripatit dari pihak PT BMG Bangka Pos diwakilkan oleh wakil pimpinan perusahaan Vivi, sedangkan kehadiran Adityawarman diwakilkan oleh ketua SPSI Babel, Darusman dan sebagai hakim sidang tripatit dimediasi oleh Audrin Kepada Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang.

Kepada Pewarta HPI Babel, Audrin menjelaskan pada sidang ke 2 mediasi tripatit ini pokok permasalahan terjadinya PHK atau pemecatan terhadap pekerja, dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan perselisihan yang terjadi.

Lebih lanjut disampaikan Audrin, menurut keterangan pihak perusahaan, pekerja telah melanggar aturan perusahaan sebagaimana  ketentuan peraturan perusahaan yang mengikat pekerja, sementara kuasa pekerja menyampaikan pihak perusahaan tidak pernah sama sekali menerima surat peringatan atau teguran secara tertulis, malah  menerima pemecatan langsung melalui pesan WhatsApp (WA) disaat sidang tripatit pertama.

Kemudian disampaikannya oleh pihak kuasa pekerja bahwa peraturan perusahaan haruslah mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

” Berdasarkan peraturan perusahaan pihak perusahaan telah menghitung pergantian dana pesangon dan tunjangan lainnya untuk pekerja sekitar 50 juta, sedangkan menurut kuasa pekerja berdasarkan perhitungan aturan undang-undang nomor 13 ketenagakerjaan sekitar 112 juta untuk dana pesangon dan tunjangan lainnya yang harus diterima oleh pihak pekerja ” jelas Aundrin kepada sejumlah pewarta HPI Babel, Senin (10/12/2018).

Masih menurut keterangan Aundrin, hasil persidangan yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga kerja sampai saat ini sudah hampir ditemukan titik temu dimana diantara kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan untuk berunding mencari jalan tengah terkait pembayaran dana pesangon, dan akan dimusyawarahkan dan mufakat secara kekeluargaan di luar sidang.

” Apapun hasil musyawarah dan mufakat kedua belah pihak akan kami buatkan hasil keputusan anjuran pada sidang ke 3 pada hari Senin depan, jika kedua belah pihak sepakat apa telah dimusyawarahkan, kami akan putusan anjurannya. Namun jika pihak pekerja tidak sepakat atau tidak sepakat kami tetap membuat putusan anjurannya untuk dijadikan dasar dilanjutkan ke sidang pengadilan hubungan industrial/PHI, ” tandas Kabid Ketenagakerjaan ini.

Terpisah,  pihak perwakilan PT Bangka Media Grafika perusahaan pers Bangka Pos ketika dimintai tanggapannya usai sidang, terkait  persoalan pemecatan terhadap karyawannya, pihak PT BMG lebih memilih bungkam ketimbang memberikan penjelasannya kepada pewarta HPI. (Rk/FkB)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.