Deddy Yulianto Minta Gubernur Lakukan Evaluasi Bukannya Pembenaran Melalui Penggiringan Opini

Hukum Lokal
Wakil ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto
Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang  – Terkai kritikannya terhadap pengiriman sebanyak 295 mahasiswa ke Taiwan oleh Pemprov kepulauan Babel yang mendapat bantahan dari sejumlah perwakilan mahasiswa di Taiwan dan para orang tua mahasiswa di dalam negeri, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Deddy Yulianto justru menuding Gubernur Erzaldi  melakukan pembenaran dengan menyoroti penggiringan opini video mahasiswa di luar negeri yang mungkin terkena keberuntungan kuliah dan magangnya.

Padahal kata Deddy, mahasiswa yang kurang beruntung dalam magang dan yang di kebiri hak hak mereka semestinya juga harus di sorot.
“Mestinya gubernur melakukan evaluasi bukan melakukan pembenaran melalui kepala dinas pendidikan. Semua mesti transparan, pengakuan adek-adek (pelajar) disana kuliah dan kerjanya tidak nyambung, bahkan masalah gaji juga tidak jelas dan tidak transparan berapa per minggu, perbulan dan lembur atau tidaknya, karena semua di hitung global menggunakan bahasa Taiwan, seharusnya ada bahasa Indonesia supaya tahu hak-hak mereka selama kerja disana,” ungkap Deddy melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi forumkeadilanbabel.com Selasa (4/12/2018).

Kemudian lanjutnya, terkait status S1 mereka di Taiwan, apakah setara dengan S1 di Indonesia dan bisa melanjutkan ke S2 ?.  Selain itu, masalah kerjasama dengan perusahaan Hong fu Internasional juga di pindahkan dengan perusahaan lain yang artinya ada jual beli tenaga kerja.
“Seharusnya dari awal di tegaskan kuliah dimana dan magangnya dimana? mesti jelas jangan sampai sudah di Taiwan magangnya tidak jelas,” ujar Deddy.

Dikatakannya,  Gubernur Babel mesti bertanggung jawab akan keselamatan mahasiswa yang dikirim ke Taiwan untuk melakukan beasiswa magang ini. Masalah ini memunculkan hak interpelasi kepada gubernur Erzaldi karena telah melakukan kerjasama dengan Taiwan tanpa melibatkan DPRD Babel.
“Belum ada persetujuan pemerintah pusat bahkan Indonesia belum ada hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dalam rekomendasi DPRD mengatakan bahwa gubernur telah menyalahi aturan dan memerintahkan untuk memutuskan kerjasama tersebut dan menjamin hak-hak pelajar asal Bangka Belitung di Taiwan dan teliti dalam melakukan kerjasama dengan Propinsi Babel, itu hasil rekomendasi dari DPRD terkait usulsn hak interpelasi kemarin,” ungkap Deddy.

Deddy juga menuturkan soal keluhan yang disampaikan oleh adek adek pelajar di sana (Taiwan) terkait jam belajar lebih sedikit ketimbang kerjanya, ada yang belajar 1 hari dan 5 hari kerja, ada juga 2 hari belajar 4 hari kerja, kemudian kerja sampai 12 jam namun penghasilan di terima tidak jelas berapa jam kerja, berapa lembur, berapa perjam digaji. Aturan di Taiwan anak-anak magang tidak boleh 20 jam per minggu tapi nyatanya pengakuan dari pelajar disana mereka kerja 40 jam per minggu dan hari libur nasional tetap kerja. “Apabila sakit juga sulit untuk mendapatkan izin seperti yang disampaikan oleh para pelajar di Taiwan melalui telpon,” imbuhnya.

Menurut Deddy, gubernur harusnya perhatian dengan masalah ini, bukannya melakukan penggiringan opini seolah-olah semua bagus dan tidak terjadi apa-apa, bahkan hak-hak mereka disana di kebiri dan tidak transparan, bukan melakukan pembenaran dan menyuruh anak anak membuat video seolah olah tidak terjadi sesuatu. ini sama saja menutupi kebohongan.
“Kalau sudah seperti ini patut di duga ada yang di tutup tutupi, sedangkan di Indonesia sendiri 7  jam kerja, selain itu juga terkait masalah mess ada yang di gabung dengan tenaga kerja asing, kuliah dan magang tidak sesuai. Kuliah di managemen informatika tapi magangnya bagian packing kardus kaca mata, cuci kaca mata, kalau mahasiswa dari Bangladesh malah di tempat pemotongan ayam kerjanya, padahal kuliahnya manajemen,” ungkapnya lagi.

Ditambahkannya, dari informasi yang di terima,  perwakilan pemerintah Bangladesh di Taipe juga melakukan protes atas program ini bahkan malah sampai membawa wartawan Bangladesh kesana. “Ini semua keluhan dari adek adek disana, bukan kata kami dan keputusan rekomendasi pansus interpelasi juga bukan pendapat pribadi saya, mirisnya lagi ada adek adek selain di pekerjakan di pabrik juga dipekerjakan di perusahaan makanan siap saji atau istilah dalam bahasa Taiwannya “Pientang” imbuhnya.

Menanggapi adanya orang tua yang merasa senang dengan program ini, Deddy mengatakan tidak bisa disama ratakan, karena orang tua berpikiran kuliah sambil kerja dan mendapatkan gaji untuk meringankan beban program ini sangat bagus walaupun magangnya tidak nyambung.

Tapi disisi lain kata Deddy, ada anak-anak dan orang tua yang bener-bener berpikiran kuliah dan magangnya selaras alias nyambung.
“Satu hal yang kami ingin sampaikan adek-adek kita menggunakan visa belajar dan apakah mereka terdaftar di ketenagakerjaan di Taiwan?. Itu harus dipastikan jangan sampai terjadi sesuatu hal semuanya lepas tangan,” ungkapnya.

Deddy justru mempertanyakan kepada gubernur, apabila tidak ada kesalahan prosedur dan tidak menyalahi aturan kenapa gubernur Babel memutuskan sepihak dengan Taiwan?, walaupun DPRD babel mengetahui surat itu tidak di layangkan ke Taiwan bahkan mengirimkan lagi melalui Polman sebanyak 149 mahasiswa.
“Kalau gubernur merasa benar dan sesuai prosedur kenapa gubernur Babel melakukan pembatalan kerjasama denga Hong fu Internasinoal sesuai surat yg di kirim oleh gubernur Nomor 120/0586 a/l tanggal 8 Agustus perihal pemberitahuan pembatalan MoU walaupun kami tau surat itu tak pernah di kirimamkan,” tutupnya. (rls/FkB)
BACA JUGA :  Soal Perkembangan Penanganan Kasus Dugaan Aliran Fee 20 Persen, Kajati Daroe : Tetap Semangat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.