Wakil Ketua DPRD Babel Ini Minta Mabes Polri Periksa Asal Usul Timah dari Pemasok Smelter

Hukum Lokal

 

 

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Wakil ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Dedy Yulianto  kembali membantah pernyataan BKDI atau ICDX yang menyebutkan asal usul timah yang didapat Smelter semuanya legal.
“Kami tak sependapat jika hal itu disampaikan bahwa asal usul pasir timah yang didapat semuanya legal. Kami DPRD meminta kepada aparat penegak hukum konsisten dan tegas mengusut tuntas asal usul timah yang didapat dari Smelter selama ini ,tak mesti hanya pasir timah yang digerebek oleh Mabes Polri saja, namun patut diduga praktek ini juga di lakukan serupa oleh para Smelter yang ada di Babel,” ungkap Deddy melalui release yang dikirimkan ke redaksi forumkeadilanbabel.com Kamis (29/11).

Menurut Deddy, ada sejumlah perusahaan Smelter hanya memiliki IUP laut namun tak punya KIP dan bahkan daerah IUP tersebut justru mendapat penolakan dari masyarkat nelayan.
“Namun anehnya jutsru mendapat kuota export , dari mana asal usul timah yang didapat, selain itu juga ada Smelternya di Sungailiat , IUP nya di Bangka Selatan, itu mustahil sumber bahan bakunya didapat dari Bangka Selatan,” tandasnya.

Oleh karenanya, jika memang BKDI atau ICDX mengklaim asal usul timah Smelter semuanya Legal, maka Deddy Yulianto menantang BKDI atau ICDX untuk buka-bukaan terkait asal usul timah yang didapat Smelter selama ini.
“Kami tantang BKDI atau ICDX kalau mengatakan asal asal pasir timahnya semuanya legal. Ayo kita buka bukaan terkait asal usul timah sealam ini yang didapat dari para Smelter. Aparat penegak hukum jangan hanya memeriksa pemilik Smelter yang memiliki IUP saja, namun juga harus memeriksa dari para pemasok pasir timah selama ini yang didapat dari kolektor , mereka pasti punya kolektor untuk mensuplay ke pemilik Smelter. Buat apa eksport dari timah besar jika asal usul timah TIDAK JELAS. Bahkan menjarah dari IUP orang lain atau menjarah di kawasan hutan, baik darat maupun laut dan di tinggal begitu saja setelah habis di exploitasi,” tangtang wakil ketua DPRD Babel ini.

Lantaran itulah, Deddy meminta aparat khususnya Mabes Polri dapat secara tegas mengusut tuntas dari hulu hingga hilir asal usul timah yang diperdagangkan melalui ICDX.
“Kami minta aparat penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri tegas mengusut tuntas dari hulu sampai hilir asal usul timah yang di perdagangan melalui ICDX, bahkan ada IUP nya hanya 10 hektar namun kuota exportnya mencapai ribuan ton. Itu tidak masuk akal,” terang Deddy.

Masih kata dia, jika memang benar klaimnya ICDX bahwa semua asal usul timah Smelter itu legal maka Deddy menantang ICDX untuk membuktikan kebenarannya.
“Kami tantang BKDI atau ICDX untuk membuktikan kalau benar semua asal usul timah itu legal. Kami berani mengatakan 70 persen pasir timah yang di export melalui ICDX asal usulnya tidak jelas. Silahkan buktikan kepada kami dan tunjukan dimana IUP nya, berapa luasnya, berapa produksi satu harinya. Bukankah dari dulu kami minta diaudit asal usul timah yang didapat dari pemilik Smelter, mestinya dari hulu sampai hilir produksi mesti jelas ,tidak hanya sebagai operator perdagangan,” tukasnya.

Deddy kembali menyinggung komitmen ICDX pada saat didirikan jika ICDX berkomitmen menjadikan Indonesia dapat menentukan harga timah sendiri.
“Dulu komitmen dengan berdirinya ICDX sebagai negara penghasil timah, Indonesia dapat menentukan harga timah sendiri, kenyataannya harga yang diperdagangan timah melalui ICDX tetap mengacu pada KLTM dan LME ,ini sama saja akal akalan hanya mendapatkan Fee dari perdagangan melalui ICDX,” ketusnya.

Tidak hanya itu, Deddy juga mempertanyakan penjualan timah yang diharuskan menjadi member ICDX.
“Selain itu juga kami pertanyakan semua penjual dan pembeli mesti menjadi member ICDX , mesti dijual bebas biar harga lepas. Ini penjual mesti masuk member dan pembeli juga mesti masuk member . Kan DAK benar ? tanya Deddy.

“Kami harap pemerintah pusat tidak terkecoh oleh akibat loby loby oleh para pengusaha dengan alasan meningkat devisa dan royalti kalau sumber bahan bakunya TIDAK jelas bahkan patut di duga menjarah di luar IUP yang mereka miliki. Selain itu juga kami sangat menyayangkan ada beberapa oknum masyarakat Babel yang dulu kritis terhadap masalah pertimahan ini. Tapi sekarang masuk system, baik itu di ICDX maupun organisasi lainnya seperti AETI , ini sama saja penghianat masyarakat Babel,’ ungkap Deddy.

Dengan demikian, menurut Deddy, pihak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Mabes Polri dapat melakukan investigasi menyeluruh dari hulu hingga hilir terkait perdagangan timah melauli ICDX.
“Kami minta Mabes Polri dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir dan selama ini yang diperdagangan melalui ICDX. Sebab Surveyor Indonesia telah terbukti melakukan rekayasa asal usul barang sehingga dapat menindak oknum oknum yang terlibat dalam penyusuanan RKAB yang penuh rekayasa.
Selain itu juga bukan berarti status IUP sudah C&C. Namun asal usul timahnya juga belum tentu C&C , IUP yang sudah C & C hanya masalah perijinan atau legalitas , tapi kalau asal usul barang belum tentu C&C,” pungkas wakil ketua DPRD Babel ini. (Red/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.