Forumkeadilanbabel.com, Muntok — Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH, mengajak seluruh elemen dan stakeholder di kabupaten ini untuk bekerjasama dan bersatu dalam rangka mewujudkan Bangka Barat Hebat Bersatu Padu.
Penegasan ini disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri dua rapat paripurna DPRD sekaligus, di Gedung Mahligai DPRD Bangka Barat, Senin, (19/11), kemarin.
Figur pimpinan daerah yang selama ini dikenal dekat dengan para wartawan ini, mengatakan, dua agenda rapat paripurna yang telah disetujui kemarin sangat penting bagi kemajuan daerah.
Rapat tersebut yaitu Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat dan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat.
Markus dalam sambutan rapat mengatakan, pentingnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Dengan demikian kedudukan Perda dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui khususnya dalam Hirarki (penjenjangan) peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Program pembentukan Perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah atau potret rencana pembangunan materi hukum yang dibuat dalam satu tahun kedepan, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perancanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita-cita hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah pembangunan daerah,” ujar politisi muda ini, pendiri Partai Hanura di Bangka Barat yang kini bergabung di PDIP.
Dalam rapat paripurna penetapan program pembentukan perda tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat tersebut Markus atas nama Pemerintah Daerah Bangka Barat menyampaikan empat judul raperda dan tiga raperda komulatif terbuka.
Sedangkan dalam agenda persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda APBD tahun 2019, Markus mengatakan bahwa sebelumnya nota keuangan sebagai pengantar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2019, sudah disampaikan pada rapat paripurna pada september 2018 lalu dan telah dibahas oleh OPD-OPD bersama komisi dan tim anggaran Pemda bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Barat.
“Hasil pembahasan antara tim anggaran pemda dengan tim Banggar DPRD ini sudah di setujui oleh seluruh anggota dewan, dan selanjutnya hal ini akan disampaikan ke provinsi kepada Gubernur Babel untuk dievaluasi oleh Pemprov sesuai dengan mekanisme yang berlaku.” ujar wabup yang dikenal dekat dengan masyarakat ini.
“Saya berharap agar DPRD Bangka Barat dapat memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan harapan dan target skala prioritas yang ditetapkan,” harapnya. (Rudy).
