DPRD Babel Minta Seluruh IUP di Bangka Belitung Dipublikasikan di Media

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Babel kembali meminta surat persetujuan export yang di ajukan oleh pemilik Smelter atau yang mempunyai kuota export untuk  tidak di rekayasa dan sesuai dengan rill di lapangan.

Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto dalam rilisnya ke redaksi forumkeadilanbabel.com Kamis (15/11) malam.

“Bahkan bila perlu dipublikasikan di media di mana saja IUP IUP yang ada di Propinsi Kep. Bangka Belitung, baik di darat maupun di laut,” ungkap Deddy.

Hal ini kata Deddy bertujuan untuk di ajukannya  dasar RKAB. Biar masyarakat dapat membantu untuk mengetahui benar atau tidak pemilik IUP IUP tersebut bekerja di IUP mereka sendiri atau menjatah di luar IUP.

“Soalnya masih ada IUP yang hanya luasnya 4 ha. Namun tidak habis habis dan sudah berjalan bertahun tahun, namun masih digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan RKAB dan SPE. Ini sama saja selama ini verikasi di atas kertas dan tidak melihat langsung exploitasi di lakukan oleh para pemilik IUP. Berapa produksi perhari yang di dapat oleh pemilik IUP  atau lwter,” tandasnya.

Masih menurut Deddy beberapa pemilik IUP laut justru menjadikan IUP nya sebagai usulan untuk mendapatkan Kuota Export namun hingga kini tidak pernah ada kegiatannya.

“Seperti di laut bedukang tidak ada KIP di situ dan masyarakat Bedukang juga menolak keberadaan KIP di wilayah mereka. Oleh karena itu patut di duga asal usul barang di dapat  bukan dari IUP operasi produksi milik perusahaan tersebut,” kata Deddy.

 

Oleh karenanya, Deddy meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut asal usul barang di setiap Smelter di seluruh wilsyah kepulauan Bangka Belitung.

“Kami minta kiranya aparat penegak hukum dalam hal ini Bereskrim Mabes Polri dapat mengusut asal usul barang selama ini, yang di dapat para Smelter hingga mendapatkan Kuota Export namun IUP  yang di miliki tak pernah di lakukan kegiatan penambangan dan tidak memiliki Kapal Isap namun justru selalu melakukan export timah,” pintanya.

Selain itu wakil ketua Dewan Provinsi ini juga meminta Pemerintah bersikap tegas dalam mengatur eksport timah.

“Kami minta pemerintah tegas dalam mengatur export timah dari Babel. Buat apa export besar dari sektor pertimahan kalau dari sumber bahan bakunya illegal. Bahkan mirisnya dari sekian banyak IUP  laut di Babel KIP swasta hanya 9 unit sedangkan mitra BUMN 45 unit, artinya dengan banyaknya IUP laut yang di miliki di luar BUMN hanya memblok laut dan mengkapling laut hanya untuk mendapatkan Kuota Export namun IUP tersebut tidak pernah di sentuh dan di kerjakan. Itu sama saja melakukan pembohongan dan memanipulasi data untuk mendapatkan RKAB sebagai syarat mendapatkan kuota export,” pungkasnya. (Red/FkB)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.