Terkait Penolakan Masyarakat, Suparlan Tawarkan Bangun Santiago Hill

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang-Masyarakat kelurahan Air Kepala Tujuan beramai ramai mendatangi Dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) kota Pangkalpinang. Kedatangan mereka tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka menolak rencana pembangunan tempat pemakaman umum di tanah milik Pemerintah kota Pangkalpinang, Selasa,(6/11).

Kedatangan mereka tersebut meminta kepada anggota DPRD  kota Pangkalpinang untuk menolak rencana pembangunan tempat pemakaman umum di kelurahan Air Kepala Tujuan.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan ruang kota Pangkalpinang. Suparlan menjelaskan bahwa pemerintah kota Pangkalpinang sudah memanggil masyarakat, Organisasi perangkat daerah, Lurah, Camat , tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan program rencana penataan RTRW di kota Pangkalpinang

BACA JUGA :  Samansa Tempilang Gelar MPLS Hadirkan Para Alumni, Muhammad Tahir: Jadi Siswa Harus Unik dan Asik

“Sebenarnya, ini hanya masalah kecil saja. Masih banyak masalah yang besar di kota Pangkalpinang yang harus kita pikirkan,” katanya.

Ia juga menjelaskan kalau masyarakat menolak rencana pembangunan tempat pemakaman umum tersebut tidak masalah nanti akan dipikirkan bagaimana caranya agar ke depan pemerintah kota Pangkalpinang memiliki tempat pemakaman umum.

“Apa nanti kita buat seperti Santiago Hill kayak yang di Jakarta. Tapi kalau mau dikuburkan di situ ya bayar, ” ungkap Suparlan sambil becanda dengan kawan media yang mewawancarainya seusai rapat dengan masyarakat dan anggota dewan kota Pangkalpinang.

Ia juga berharap ke depan hubungan antara masyarakat dan pemerintah lebih baik lagi. Agar ke depan kota Pangkalpinang lebih maju lagi. Jangan sampai gara gara salah kerjaan justru masuk penjara.

BACA JUGA :  Tender Jetty Desa Sukal Muntok Gagal, Pokja dan PPK Beda Persepsi

“Berdasarkan undang undang tata ruang tahun 2007 nomor 26 barang siapa memberikan rekomendasi yang salah serta melanggar tata ruang akan diberikan sanksi pidana. Pasal 69 sampai 74 itu jelas pejabat Pemerintah, Camat, Lurah dan kepala dinas membuat rekomendasi yang salah maka akan dipenjara dan didenda. Kami tidak mau seperti itu hanya gara gara tanda tangan malah masuk penjara,” jelasnya

Suparlan juga menyebutkan setelah PK RTRW  nanti selesai maka setiap Lurah, Camat begitu pun RW memiliki peta daerah mereka masing masing.

“Ke depan ketika serah terima jabatan Lurah Camat dan OPD akan diserahkan peta kota Pangkalpinang kepada mereka. Sekarang pun mereka sudah cerdas, mereka selalu bertanya kepada dinas kami ketika mereka akan membuat rekomendasi tentang tata ruang dan wilayah,”pungkasnya.

BACA JUGA :  Penjualan Mobil Wuling Melejit di Bangka

 

(Yuko)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.